REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bogor tak sependapat dengan pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang menduga rumah sakit rujukan Covid-19 sebagai tempat persebaran virus Corona. Pasalnya, rumah sakit hanyalah tempat rujukan pasien."Bukan itu (rumah sakit). Tapi karena dilonggarkan, pemerintah ngak tegas. Selama itu dilonggarkan maka peluang persebaran itu semakin besar," kata Ketua IDI Kota Bogor Zainal Arifin saat dihubungi, Jumat (12/6).
Menurut Zainal, potensi persebaran Covid-19 terbesar bukanlah di rumah sakit rujukan Covid-19 tetapi di masyarakat. Sebab, masyarakat lebih banyak melakukan kontak dengan orang lain.
Secara eksternal, Zainal menguraikan, rumah sakit rujukan Covid-19 memiliki proses screening bagi setiap pasien. Sementara, secara internal, petugas medis tetap menerapkan protokol kesehatan dan tenaga medis maupun dokter yang menangani Covid-19, telah dilengkapi dengan alat pelindung diri.
Namun, dia menilai, persebaran Covid-19 malah sering terjadi di rumah sakit yang bukan rujukan Covid-19. Kejadian itu terjadi ketika rumah sakit yang bukan rujukan mendapati orang tanpa gejala (OTG)."Itu asimtomatik (tanpa gejala), dia bisa lolos dirawat di ruangan non Covid-19. Sehingga itu yang menyebarkan," jelasnya.
Jika sanggup, Zainal menyarankan, Pemkot Bogor untuk menyiapkan alat rapid test untuk dipergunakan menguji semua pengunjung rumah sakit. Atau paling tidak, kata dia, pemeritah melakukan rapid test ke calon dan pasien yang akan dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD). "Tapi mampu gak itu?," katanya.
Selain itu, Zainal meminta, pemeritah kembali mempertimbangkan telah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, dari hasil kajian epidemiologi, belum saatnya pemerintah melonggarkan pembatas-pembatasan."Tapi ini kan dipaksakan. Ini terbukti dengan jumlah (pasien Covid-19) saat ini. Ini fonemena second wave (gelombang kedua), diperkirakan selama dua bulan akan meningkat lagi," kata dia.
Sebelumnya, Bima Arya Sugiarto mengatakan, banyak tenaga medis yang terinfeksi Covid-19 setidaknya di tiga rumah sakit di Kota Bogor. Atas dasar itu, Bima meminta, Dinas Kesehatan Kota (Dinkes) Kota Bogor melakukan audit terhadap seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan. “Tidak saja rumah sakit rujukan covid-19, tapi juga rumah sakit yang lain agar dipastikan memiliki protokol kesehatan yang memadai. Jangan sampai menjadi tempat penularan Covid-19,” kata Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika