REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, akan menyisir kembali perbaikan data penerima bantuan sosial bagi warga Kota Bogor yang terdampak ekonomi akibat Covid-19. Tapi belum terdata pada data terpadu keluarga sejahtera (Non-DTKS), untuk penyaluran Bansos tahap kedua, pada bulan Juni 2020, agar lebih tepat sasaran.

"Datanya sudah diperbaiki, tapi akan saya sisir lagi pada Selasa besok, untuk lebih memastikan validitasnya, sebelum saya buatkan surat keputusannya," kata Bima Arya Sugiarto di sela peninjauan penumpang kereta rel listrik (KRL), di Stasiun Bogor, Senin (22/6).

Menurut Bima Arya, perbaikan data dan pengecekan kembali data penerima Bansos dari kelompok Non-DTKS, untuk digunakan pada penyaluran Bansos tahap kedua, yang dijadwalkan pada pekan depan.

Warga Kota Bogor penerima Bansos seluruhnya ada 156.192 keluarga, yang dibagi menjadi dua kelompok yakni Non-DTKS 23.000 keluarga dan selebihnya adalah DTKS. Penerima Bansos Non-DTKS dari Kota Bogor, sedangkan penerima Bansos DTKS dari Pemeintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Kota Bogor sebelumnya sudah menghimpun data dan memvalidasinya. Dari 23 ribu data yang masuk setelah dilakukan pengecekan ulang dan validasi, diperoleh data valid 19.904 keluarga. Namun, pada penyaluran Bansos tahap pertama, bulan Mei 2020, ternyata masih ada data yang tidak valid.

Menurut Bima Arya, masih ada ribuan data penerima Bansos yang belum valid, yakni masih ditemukan penerima ganda, telah meninggal dunia, serta penerima dari keluarga mampu. "Jumlahnya, ada sekitar 6.000 penerima," katanya.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, memutuskan membatalkan penerima yang tidak tepat sasaran, dan kemudian mengalokasikan kepada kepada warga terdampak lainnya yang lebih memenuhi persyaratan penerima Bansos, tapi belum terdata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika