REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Berbagai langkah perlu dilakukan oleh Pemerontan Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) agar roda pemerintahan tetap berjalan. Untuk itu pada Selasa (30/6) Gubernur Kepulauan Babel, Wakil Gubernur Kepulauan Babel, sekretaris daerah, dan beberapa OPD hadir pada Rapat Teknis Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) tahun 2021.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Erzaldi mengatakan bahwa keuangan daerah yang mendekati “lampu merah” tidak hanya terjadi di Provinsi Babel, namun berbagai provinsi lain juga menghadapi hal yang sama. Maka dari itu, Pemprov. Babel perlu lebih berhati-hati dalam menyusun keuangan.

Berbagai pilihan pun diajukan, untuk melakukan efisiensi anggaran. Mengingat hanya dengan besaran angka kurang lebih 454 miliar yang akan disebar ke berbagai OPD. Alternatif pendanaan dari penggabungan perangkat daerah seperti restrukturisasi OPD berdasarkan permenpan tentang penyederhanaan birokrasi, rencana penggabungan OPD dalam satu rumpun urusan, dan penghematan belanja rutin setiap OPD.

“Opsi langkah yang perlu diambil salah satunya adalah efisiensi, ada yang perlu di korbankan. Karena, kalau kita tidak ambil kebijakan ini, kita tidak bisa menjalankan roda pemerintahan ini, ini pun dalam kondisi kita harus meminjam kepada lembaga keuangan pemerintah dengan besaran yang cukup besar,” ungkap Gubernur Erzaldi dalam siaran persnya, Kamis (2/7).