REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai melakukan pembangunan infrastruktur dengan total alokasi anggaran senilai Rp 200 miliar. Anggaran ini merupakan sisa hasil refocusing pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19.

"Pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 mulai digarap pertengahan bulan ini hingga penghujung tahun 2020 nanti," kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Iman Nugraha, Senin (6/7).

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2020 itu untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 100 miliar. Kemudian program pengendalian banjir dan penyediaan air baku senilai Rp 50 miliar. Terakhir, Rp 50 miliar sisanya untuk pemeliharaan jalan, gedung sekolah, dan prasarana sumber daya air.

Iman mengatakan semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Anggaran infrastruktur itu digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan di 20 titik prioritas pembangunan pemerintah. Sedangkan penanganan banjir akan dilakukan di total 40 lokasi yang masuk katagori rawan banjir.

Seperti normalisasi Sungai Ciherang dan pembangunan Jembatan Kalimalang yang proses lelangnya sudah dimulai. "Normalisasi Sungai Ciherang dilakukan mengingat lokasi tersebut menjadi penyebab banjir jadi perlu segera ditangani dengan normalisasi," ucapnya.

Iman mengungkapkan di sekitar area normalisasi Sungai Ciherang juga akan dilakukan perbaikan jalan mengingat banyaknya titik jalan yang sudah rusak akibat kerap dilalui air banjir.

"Karena di situ (Sungai Ciherang) lokasinya juga berdekatan dengan permukiman warga makanya jadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah juga," katanya.

Iman berharap pembangunan infrastruktur prioritas tahun ini dapat terselesaikan seluruhnya sebelum penghujung tahun ini agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

"Agar semua proyeksi pembangunan infrastruktur bisa berjalan maksimal dan warga bisa segera menikmati hasil-hasil pembangunan," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya telah mengalihkan APBD 2020 sebesar Rp 1,3 triliun untuk penanganan COVID-19. PUPR Kabupaten Bekasi merupakan dinas paling besar dialihkan anggarannya dari semula Rp 720 miliar menjadi hanya Rp 200 miliar saja.

"Dari Rp 720 miliar anggaran yang kami miliki, 70 persen terkena refocusing. Rp 500 miliar lebih yang dipangkas untuk penanganan COVID-19 jadi sekarang kami hanya punya Rp 200 miliar saja," kata Iman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika