REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggelar simulasi pembelajaran tatap muka di sejumlah SMP swasta di daerah itu, Selasa (4/8). Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sudarminto, di Surabaya, Selasa, mengatakan ada 10 SMP swasta dari 21 SMP yang menjadi proyek percontohan pembelajaran tatap muka untuk mewakili wilayahnya.
"Setelah simulasi ada rapat dengan pemerintah kota, dan masih butuh kajian bersama ahli dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu untuk memutuskan rekomendasi juga masih menunggu Surabaya zona hijau," ujarnya di sela simulasi pembelajaran tatap muka di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya.
Kajian itu sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pembelajaran tatap muka dilakukan saat Surabaya sudah zona hijau (risiko rendah) penularan Covid-19.
Ia menegaskan simulasi itu tidak mendekati dimulainya pembelajaran tatap muka, tetapi menyiapkan sekolah untuk memenuhi protokol kesehatan maupun sarana dan prasarananya.
Melalui simulasi itu, kata dia, sekolah sudah siap saat dimulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. "Jadi bukan 'kelinci percobaan', karena sudah kami siapkan semuanya baru anak masuk sekolah. Jika sekolah tidak mau melakukannya maka harus ada kajian. Sama halnya dengan orang tua yang menolak pembelajaran tatap muka," ucapnya.
Dia mencontohkan saat anak dengan komorbid atau obesitas, jika orang tua menolak masuk sekolah maka diizinkan. Namun, lanjut dia, diharapkan tindakan orang tua juga relevan dengan tidak mengajak anaknya jalan-jalan.
"Jadi masyarakat harus membuka wawasannya bukan semua siswa masuk, hanya 25 persen saja. Karena ini uji coba pastinya saat masuk nanti belum normal. Mulai dari jam pembelajaran hingga materi ajarnya," katanya.
Terkait dengan penunjukan sekolah swasta untuk simulasi, kata Sudarminto, hal itu sebagai wujud melihat kesiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan yang sudah dibuat. "Sebulan sebelumnya sudah diminta menyusun protokol kesehatan di sana. Dan jika sekolah tidak punya protokol pastinya akan dilarang mengadakan pembelajaran tatap muka," katanya.
Berdasarkan hasil simulasi, Sudarminto menekankan sekolah agar lebih siap mengatur ketepatan waktu pemeriksaan suhu badan agar tidak terjadi penumpukan siswa saat datang ke sekolah.
"Simulasi ini hanya diikuti empat anak, kalau ratusan anak ini bagaimana? Jadi alat pengukur suhu bisa di tangan dan tidak perlu ditunjukkan biar tidak perlu menghabiskan waktu lama," kata dia.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Wilayah Surabaya Timur, Wiwik Wahyuningsih, mengungkapkan sebelum penunjukan sekolah sebagai proyek percontohan, secara rutin Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pendataan, pembelajaran, dan evaluasi daring. "Kemudian seluruh SMP negeri dan swasta Minggu lalu ada video call dengan wali kota terkait kesiapan sekolah jika ada pembelajaran. Kemudian ditunjuk tiap wilayah harus ada perwakilan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika