REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan program bela pengadaan dan laman UMKM serta pasar digital (PaDi) UMKM pada Senin (17/8).

"Para menteri, kepala lembaga, pemda didorong melakukan pembelian di bawah Rp 200 juta, di bawah Rp 50 juta melalui aplikasi dan usahakan menggunakan produk dalam negeri," ujar Roni dalam acara "Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM, serta Pasar Digital UMKM" di Jakarta, Senin (17/8).

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan program ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong bantuan kepada para UMKM akibat dampak pandemi. Presiden, kata Roni, mendorong Kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM.

"Saat ini belanja pemerintah yang didorong dan presiden mewajibkan pimpinan kementerian, lembaga, kepala daerah, paket UMKM di bawah Rp 2,5 miliar sehingga LKPP merasa ini harus didorong lewat aplikasi yanh mudah dan sederhadan tanpa meninggalkan efisiensi dan transparansi," ucap Roni. 

Roni menyampaikan program ini menyasar seluruh UMKM yang memenuhi persyaratan belanja pemerntah. Roni menyampaikan keterlibatan Kemenkop UMKM juga sangat penting agar mampu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para UMKM untuk siap menyerap permintaan belanja pemerintah. 

"Harus ada yang membina UMKM terkait standar, kualitas, dan jumlah produk, kalau tidak bisa memenuhi standar akhirnya dibeli orang lain," lanjut Roni. 

LKPP, kata Roni, juga mendorong transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa untuk UMKM. Roni menilai UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap belanja pemerintah asalkan mampu beradaptasi dengan digitalisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika