REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah lama memperkenalkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kepada para siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. “Kalau sekarang banyak masalah dan hambatan, berarti sistem yang dibangun tidak berjalan,” ujarnya saat menjadi pembicara webinar dengan tema ‘Pembelajaran PJJ di Wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) Antara Harapan dan Kenyataan, Selasa (18/8).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendapatkan data Kemdikbud sudah memperkenalkan PJJ melalui Universitas Terbuka (UT) dan Program Sistem Pendidikan Satelit (SISDIKSAT) sejak tahun 1980-an. Selain itu ada program Indonesia Cyber Education (ICE) dan Sistem Program Pembelajaran Daring (SPADA), Kemenristek Dikti, pada tahun 2017.
Dikatakan, apabila sistem dan program PJJ berjalan dengan baik maka penggunaan teknologi dalam pembelanjaran tidak akan rendah dalam pemakaian. Dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran, angka partisipasi Indonesia terbilang rendah bila dibanding dengan Singapura. “Indonesia masih sekitar 34 persen, sedang Singapura sudah mencapai 90 persen,” katanya.
Agar PJJ bisa berjalan sesuai dengan harapan, pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu menyarankan agar kementerian yang di bawah pimpinan Nadiem Anwar Makarim itu bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi X DPR. “Sehingga hasilnya bisa maksimal,” ujarnya.
Diharap setelah melakukan sinergi tidak akan terdengar lagi keluhan susah mendapatkan sinyal telekomunikasi, tidak mempunyai kuota internet, dan sulit menerima materi pembelajaran yang diberikan guru atau dosen.
Selain di daerah 3T, di tengah pandemi Covid-19, PJJ ditegaskan oleh pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu sangat penting. Untuk itu didorong agar Kemendikbud membenahi diri agar siap menjalankan PJJ terhadap para siswa dan mahasiswa yang daerahnya berada dalam zona merah.
Ikut serta dalam webinar, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Prof Ir Nizam; Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira; Direktur Utama Badan Asesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Achmad Latif; Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro; Kepala Humas & Protokol Pemerintah Proviinsi Nusa Tengara Timur, Marius Ardu Jelamu; Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji; dan 400 peserta lainnya.
