REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan Pemerintah Kota Bogor ke depan memilih untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis komunitas, yakni pada tingkatan kelurahan dan rukun warga (RW). Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor tidak akan mundur untuk menerapkan PSBB.
Saat ini, penyebaran Covid-19 di Kota Bogor saat ini trennya meningkat dan penularannya bergeser pada klaster keluarga. "Kita tidak mungkin mundur ke PSBB sebelumnya yang berskala Kota Bogor. PSBB itu kan skalanya besar, sudah tidak tepat. Ke depan kita akan ke PSBB berbasis komunitas," kata Bima Arya menjawab pertanyaan pers di sela kunjungannya ke beberapa sekolah untuk mengecek pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kecamatan Bogor Selatan, Senin (24/8).
Bima menilai konsep PSBB berbasis komunitas saat ini lebih tepat diterapkan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga dan permukiman. Bima menyebut dirinya mendapat laporan bahwa klaster keluarga di Kota Bogor saat ini sudah meningkat lagi menjadi 43 keluarga dengan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 157 kasus.
Menurut dia, sebagian besar kasus positif Covid-19 baru adalah karena terpapar dari orang di lingkungan keluarganya yang aktif dan orang yang tampak sehat tapi sebenarnya pembawa virus atau orang tanpa gejala (OTG). "Sebagian besar penularan Covid-19 di keluarga dan komunitas, karena penularan dari OTG yang aktif. Kalau kita pelajari polanya, ada orang lanjut usia dan anak-anak di rumah yang tidak kemana-mana, tapi bisa terpapar Covid-19," katanya.
Karena itu, kata dia, pada penerapan PSBB berbasis komunitas Pemerintah Bogor akan memaksimalkan para relawan dan komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor untuk pemantauan dan penelusuran kasus dan potensinya munculnya kasus baru. "Kita akan fokus pada basis komunitas. Ada komunitas pendidikan, karang taruna, PKK, dan anak-anak muda. Semua kita minta bantuannya untuk berperan serta melakukan kampanye masif Covid-19 sampai ke tingkat keluarga," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika