Pemerintah mengundang investor asal Eropa, khususnya Jerman untuk melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Hal ini disampaikan dalam webinar yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin (KBRI Berlin) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (24/08).
Sebagai pembicara kunci dalam webinar bertema “Indonesia Investment Opportunities in Light of COVID-19: Prospects of Relocation” itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keseriusan pemerintah dalam mengundang investor. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta adanya kemudahan berbisnis di Indonesia demi meningkatkan minat investor.
Kawasan-kawasan ekonomi pun disiapkan pemerintah agar memudahkan investor yang ingin melakukan relokasi investasinya, antara lain Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Free Trade Zone (FTZ), dan 10 "Bali Baru".
“Pemerintah menyediakan KIT Batang agar investor tidak perlu membeli lahan. Infrastruktur juga disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Baru setelah lima tahun, investor membayar sewa,” ujar Luhut.
Senada dengan Luhut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menyampaikan bahwa BKPM siap membantu memfasilitasi investor yang ingin merelokasi usahanya ke Indonesia.
“BKPM memiliki Satuan Tugas (Satgas) khusus yang berdedikasi untuk memfasilitasi dan memberikan layanan end-to-end bagi investor yang akan melakukan relokasi. Kami siap bekerja sama dengan KBRI Berlin untuk membantu fasilitasi investor ke Indonesia,” ujar Ikmal.
Ikmal menegaskan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar serta menjanjikan untuk melakukan relokasi investasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN.
“Investor Jerman silakan bawa teknologinya, bawa investasinya dan mesin-mesinnya. Kami siap memfasilitasi,” tutur Ikmal.
Saat ini, pemerintah Indonesia terus mengawal rencana investasi tujuh perusahaan yang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan Juni silam. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$ 850 juta atau setara Rp11,9 triliun, dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Sebanyak 30 ribu tenaga kerja diyakini akan terserap di wilayah-wilayah tersebut.
(Ed: rap/gtp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika