REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meninjau kesiapan infrastruktur protokol kesehatan sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/9). Peninjauan itu dilakukan di dua sekolah, yaitu SMPN 1 Rajapolah dan SMKN Manonjaya.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan, sejak pandemi Covid-19 pihaknya telah mengunjungi 31 sekolah di beberapa wilayah indonesia. Hasilnya, mayoritas sekolah belum siap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.
"Dari seluruh kunjungan kita, hanya SMKN 11 Kota Bandung yang kami anggap siap dari insfrastuktur dan lain-lain. Bahkan mereka punya bilik disinfektan alami di depan pintu masuknya," kata dia di Tasikmalaya, Kamis.
Khusus di SMPN 1 Rajapolah, Retno menilai, kesiapan insfrastruktur untuk penerapan protokol kesehatan dinilai masih kurang. Ia mencontohkan, keberadaan tempat cuci tangan atau wastafel yang belum tersedia banyak. Menurut dia, untuk dapat menggelar KBM tatap muka sekolah harus menyediakan wastafel di depan setiap ruang kelas.
Retno menambahkan, masalah utama belum siapnya sekolah menggelar KBM tatap muka adalah belum adanya standar prosedur operasi (SOP) yang jelas. Sebab, ketika KBM tatap muka kembali dilaksanakan, banyak hal yang berubah dari KBM normal.
Ia menjelaskan, setiap warga sekolah harus disosialisasikan SOP mulai dari kedatangan hingga proses belajar di dalam kelas. Ia mencontohkan, setiap warga sekolah, termasuk guru dan siswa, datang ke sekolah dengan baju bebas. Baru seragam digunakan ketika berada di sekolah, sehingga tak terkomtaminasi saat di perjalanan. Tak hanya itu, para siswa juga mesti diajarkan untuk tahan mengenakan masker dalam jangka waktu lama.
"Ini kelihatannya mudah, tapi kita sendiri juga kadang tak tahan memakai masker lama-lama," kata dia.
Artinya, edukasi dan sosialisasi juga harus dilakukan ke setiap orang tua. Sebab, menurut dia, tak mudah untuk mengubah perilaku siswa.
"Kita belum menyarankan sekolah ini menggelar KBM tatap muka. Yang kita utamakan pertama adalah hak hidup, lalu hak sehat, kemudian hak pendidikan," kata dia.
Menurut Retno, untuk membuka sekolah ada lima pihak yang harus siap, yaitu daerah, sekolah, guru, orang tua, dan anak. Ia tak ingin dibukanya sekolah justru membahayakan warga sekolah.
Kepala SMPN 1 Rajapolah, Ade Dasmana mengatakan, sudah banyak orang tua dan siswa yang sangat ingin kembali belajar secara tatap muka. Pihak sekolah juga ingin menggelar KBM tatap muka. Namun, ia menyadari infrastruktur sekolahnya belum siap untuk penerapan protokol kesehatan dengan ketat.
"Kita juga belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah," kata dia.
Ia mengaku akan, berupaya melengkapi kekurangan infrastruktur protokol kesehatan di sekolahnya. Ia mengatakan, pihaknya tak boleh main-main dalam menyiapkan insfrastruktur.
"Insya Allah kita akan segera lengkapi, agar anak bisa segera belajar tatap muka," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Nandang mengatakan, sudah banyak sekolah yang sudah ingin menggelar KBM tatap muka. Namun, pihaknya baru mengedarkan surat ke sekolah terkait syarat untuk sekolah tatap muka.
"Sampai saat ini belum ada sekolah yang dinyatakan siap tatap muka. Karena kita masih pendataan," kata dia.
Ihwal pelaksanaan swab untuk guru, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk pelaksanannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika