REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan terdapat sembilan ruas jalan tol yang diusulkan masuk ke proyek strategis nasional (PSN). Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan usulan tersebut tengah diproses.
“Sebanyak empat ruas dimasukan ke dalam penambahan lingkup PSN sebelumnya dan lima usulan PSN lain adalah ruas baru,” kata Hedy dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/10).
Berdasarkan data, empat ruas jalan tol yang akan ditambahkan dalam lingkup PSN sebelumnya antara lain ruas Ngawi-Kertosono-Kediri, Bogor Outer Ring Road (BORR), Depok-Antasari, Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo. Sedangkan lima jalan tol baru yang diajukan sebagai PSN di antaranya ruas Gedebage -Tasikmalaya-Cilacap (206,65 kilometer), akses Pelabuhan Patimban (37,70 kilometer), Semarang Harbour Toll Road (21,03 kilometer), Maros-Sungguminasa-Takalar (48,12 kilometer), dan Samarinda-Bontang (94 kilometer) .
Selain penambahan usulan PSN beberapa ruas jalan tol, Hedy menyatakan terdapat ruas yang akan dikeluarkan dari daftar PSN. “Ruas yang akan dikeluarkan dari PSN yakni Tol Palembang-Tanjung Api-Api,” ujar Hedy.
Selain jalan tol, kata dia, Hedy mengungkapkan terdapat empat ruas jalan nasional yang masuk ke dalam daftar PSN. Jalan nontol tersebut yakni Palu-Parigi (47,86 kilometer), ruas Gorontalo-Manado (586,29 kilometer), Trans Maluku (426,42 kilometer), dan Lingkar Morotai (189,21 kilometer).
Hedy mengatakan, saat ini progres fisiknya untuk Jalan Lingkar Morotai sudah terbangun sepanjang 150,72 kilometer, dan Jalan Palu-Parigi sudah 13,08 kilometer. Selanjutnya, Jalan Gorontalo-Manado sudah 415,48 kilometer dan Jalan Trans Maluku sudah 297,23 kilometer.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan berdampak positif. “Ini akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” ujar Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika