REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menerima Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury di Ruang Kerjanya Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (27/10). Dalam pertemuan, Fadel Muhammad mendukung langkah BTN dalam penyediaan sebanyak 1,5 juta rumah murah dalam lima tahun ke depan.
"Dalam penyediaan rumah murah, BTN berkordinasi juga dengan koperasi karyawan (Kopkar) dalam penyediaan rumah untuk karyawan swasta, BUMN, maupun aparatur sipil negara (ASN). Kebetulan saya adalah Ketua Umum Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar)," kata Fadel Muhammad ketika memberi keterangan kepada pers, di Ruang Kerjanya.
Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad juga mendorong agar bank-bank syariah segera melakukan merger. Dengan merger ini, porsi ekonomi syariah yang saat ini masih sekitar 5 sampai 6 persen bisa ditingkatkan menjadi di atas 10 persen. “Saat ini porsi ekonomi syariah masih kecil. Karena itu kita mendukung bank-bank syariah di bawah bank pemerintah segera digabungkan,” ujarnya.
Menurut Fadel Muhammad, apabila bank-bank syariah di bawah bank pemerintah itu digabung maka bisa diperoleh tiga keuntungan. Pertama, market bank syariah bisa lebih luas. “Jangan hanya 5 sampai 6 persen. Itu terlalu kecil. Kita harapkan di atas 10 persen,” tuturnya.
Kedua, dengan merger maka jangkauan bank-bank syariah terhadap masyarakat akan lebih luas. Ketiga, dengan merger maka bank-bank syariah bisa bekerjasama dengan bank daerah. “Kita harapkan bank syariah bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dirut BTN Pahala Mansury mengungkapkan perkembangan kinerja keuangan BTN. “Per bulan September 2020, laba BTN tumbuh 40 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. BTN akan lebih berperan lagi dalam hal kepemilikan rumah. Dalam lima tahun mendatang BTN akan menyediakan kurang lebih 1,5 juta rumah baru,” katanya.
Penyediaan 1,5 juta rumah, lanjut Pahala, termasuk rumah untuk karyawan. BTN bisa berkoordinasi dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) untuk menyediakan fasilitas perumahan baik untuk karyawan swasta maupun BUMN, dan aparatur sipil negara (ASN).
“Untuk itu BTN membutuhkan dukungan pembiayaan untuk dana subsidi atau lainnya. Juga ada rencana sekuritisasi sehingga BTN bisa mendapatkan dana murah untuk membiayai penyediaan 1,5 juta rumah,” tuturnya.
