REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung secara nyata berdampak besar terhadap lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan yang gulung tikar atau terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga menambah pengangguran.
Badan Pusat Statistik merilis, jumlah pengangguran terbuka Agustus 2020 mencapai 9,77 juta, atau naik 2,67 juta dari Agustus 2019. Sementara tambahan angkatan kerja baru tercatat 2,36 juta orang.
Dari data BPS tersebut, penyebaran virus corona tidak hanya menyebabkan orang tidak bekerja, tapi jumlah jam kerja yang turut berkurang. Jumlah pekerja terpapar Covid-19 juga mencapai 29,12 juta, 70 persen di antaranya tinggal di kawasan perkotaan.
Dari jumlah yang terpapar dampak buruk pandemi, sebanyak 2,56 juta pekerja langsung menjadi pengangguran dan 24,03 juta mengalami pengurangan jam kerja.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, mengatakan, masalah pengangguran harus segera dicari solusinya. Menurut dia, pangan bisa menjadi alternatif lapangan pekerjaan karena menjadi kebutuhan paling mendasar setiap orang.
Kementan, kata dia, juga tengah menjalankan program strategis dan kampanye Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Untuk mencukupi kebutuhan pangan, sekaligus memberikan penghasilan, salah satu program strategis yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian adalah Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
"P2L ini sangat penting dikembangkan di daerah, baik diperkotaan maupun di pedesaan, karena hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi sebagian juga bisa dijual, sehingga memberikan penghasilan," kata Agung, Kamis (12/11).
Agung menjelaskan, potensi lahan pekarangan di Indonesia mencapai sekitar 10 juta hektare. "Kalau ini digarap serius bersama-sama pemerintah daerah, P2L ini bisa menjadi solusi masalah pengangguran," katanya.
Pada 2020, Agung menjelaskan kegiatan P2L dikembangkan di 34 provinsi dengan jumlah lokasi kegiatan mencapai 3.000 titik. Kegiatan P2L menyasar daerah prioritas stunting dan daerah rentan rawan pangan. Jika setiap kelompok beranggotakan 30 orang, maka keterlibatan masyarakat di 3.000 P2L tersebut bisa mencapai 90.000 orang. Hal itu, kata dia, belum termasuk aktivitas pemanfaatan pekarangan yang dikembangkan oleh berbagai instansi, swasta maupun oleh masyarakat secara mandiri.
"P2L ini bisa dijadikan program unggulan di daerah, karena hasilnya jelas, yaitu memenuhi kebutuhan pangan, dan menambah ekonomi rumah tangga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika