REPUBLIKA.CO.ID, Salam pembaca,
Mulai pekan ini dan seterusnya, redaksi akan menayangkan tanya jawab seputar kebencanaan bersama Bapak Berton Suar Panjaitan, SKM., MHM, Ph.D, selalu Kepala Pusat Diklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email: [email protected].
Pertanyaan dari Muhamad Ridlo, pengaruh pesantren di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
1. Sejauh mana BNPB bisa mengkoordinasikan bantuan pada korban bencana? Karena sering terjadi, pengungsi bencana tidak mendapat bantuan logistik.
BNPB akan memberikan bantuan bencana pada situasi dimana keadaan bencana tidak bisa di atasi oleh Pemda Kab./Kota. Atau, saat dimana Kab/kota kewalahan dalam mengatasi bencana yang sedang terjadi. Biasanya bantuan korban baik berupa logistik maupun dana diberikan langsung ke Pemda dan Pemda melalui system yang dibangun akan mendistribusikan bantuan tersebut.
Dalam pelaksanaannya ada masyarakat yang menerima lebih dari semestinya atau tidak menerima apa-apa, mestinya Pemda telah memiliki data yang valid. Namun, mengingat keadaan bencana yang menimbulkan kepanikan hal ideal tersebut sering tidak terjadi.
2. Dalam bencana di daerah, sebenarnya siapa yg bertanggung jawab pada penanangan korban bencana? Dinsos atau BPBD?
Apabila terjadi bencana, BPBD bersama instansi terkait melakukan langkah pertama yaitu melakukan penilaian cepat atas kejadian bencana tersebut. Informasi atau laporan dari tim ini, akan menjadi dasar penetapan status keadaan bencana oleh pemerintah daerah.
Dalam penetapan kasus ini, diusulkan siapa yang menjadi penanggung jawab dalam penanganan darurat bencana tersebut. Sering sekali Kepala Daerah menunjuk pimpinan TNI yang ada di daerah terset atau kepala BPBD setempat.
Artinya penanggung jawab ini menjadi hak pempinan daerah untuk menetapkan. Sekali sudah ditetapkan semua OPD terkait (termasuk BPBD dan Dinsos) akan mendukung upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika