REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi geram dengan tindakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebarluaskan draft kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888 miliar. Terlebih, PSI menyatakan penolakan terhadap RKT tersebut. 

Padahal, kata Pras, draft tersebut adalah berkas yang belum rampung dibahas. Dia lantas menilai, PSI melakukan hal itu untuk pencitraan semata. 

"Kalau mau pencitraan entar 2024," kata dia menyindir PSI dihadapan wartawan usai menggelar rapat pengesahan APBD 2021 DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/12).  

Pras menegaskan, bahwa draft RKT yang disebar PSI adalah draft yang belum rampung dibahas. Draft itu kini telah selesai dibahas dan ditetapkan bahwa gaji dan tunjangan anggota dewan tidak naik. Gaji dan tunjangan anggota dewan pada 2021 sama dengan 2020.

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran dalam RKT) sudah terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," ujar Pras. 

Dia lantas menyebut bahwa PSI telah melakukan pembohongan publik. "Apa yang terjadi sekarang beredar di media sosial itu adalah pembohongan publik," kata Pras.  

Sebelumnya, beredar luas di media sosial bahwa anggaran RKT DPRD DKI Rp 888 miliar atau Rp 8,3 miliar per anggota per tahun. Per bulannya Rp 689 juta. Publik pun ramai-ramai mengkritik DPRD DKI sebab dinilai tak pantas menaikkan gaji di tengah pandemi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika