REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan (PDIP) merespons kabar yang menyebutkan Wali Kota Surabaya, yang juga kader PDIP, Tri Rismaharini ditawari menjadi pengganti Juliari P Batubara sebagai menteri sosial (mensos). Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan hal itu menjadi urusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ia mengatakan ketua umum PDIP memiliki wewenang dan hak prerogatif untuk menugaskan dan mengusulkan kader menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum kami atas keputusan siapa yang akan diusulkan kepada presiden untuk menjadi mensos," kata Basarah kepada Republika, Senin (14/12).
Selain itu, ia mengatakan, mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Kendati demikian, ia mengaku belum mendengar terkait kabar ditawarinya Risma menjadi mensos.
"Saya belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada bu Risma untuk menjadi menteri sosial menggantikan Juliari," kata wakil ketua MPR tersebut.
Sebelumnya isu Risma disebut sebagai calon pengganti Juliari disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng pada acara tasyakuran pilkada atas kemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji di Surabaya, Ahad (13/12). "Saya dapat kabar, Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf.
Yusuf makin yakin jika kinerja Wali Kota Risma cukup bagus. Terlebih, Risma sudah mengubah wajah Surabaya, bahkan sudah mendunia.
"Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan kalau Surabaya itu kota mendunia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika