Selasa 29 Dec 2020 12:07 WIB

Digitalisasi dan Kepastian Badan Hukum UMKM Jadi Prioritas

Ada 10,25 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital

Rep: iit septyaningsih/ Red: Hiru Muhammad
Perajin sepatu cetak bahan alami (ecoprint)  mengunggah foto produknya di pasar digital di  rumah produksi Madukara, Malang, Jawa Timur, Senin (26/10/2020). Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2020 akan ada tiga juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk ke ekosistem digital dalam inisiasi Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Foto: ARI BOWO SUCIPTO/ANTARA
Perajin sepatu cetak bahan alami (ecoprint) mengunggah foto produknya di pasar digital di rumah produksi Madukara, Malang, Jawa Timur, Senin (26/10/2020). Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2020 akan ada tiga juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk ke ekosistem digital dalam inisiasi Bangga Buatan Indonesia (BBI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, salah satu prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yakni mendorong inovasi, digitalisasi, dan kepastian Badan Hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penguatan itu melalui kelembagaan agar berperan lebih strategis dalam perekonomian nasional.

Dengan begitu, dapat lebih mudah dalam mengakses pembiayaan. Aspek pembiayaan dititikberatkan karena sesuai data Bank Indonesia, pada 2019 hanya sekitar 20 persen UMKM yang telah terkoneksi pembiayaan formal.

Maka Teten menegaskan upaya Kemenkop dalam mendorong digitalisasi Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian perbaikan proses bisnis dan perluasan akses pasar.

“Respon masyarakat cukup antusias dapat dilihat sebanyak 102.672 masyarakat sudah mengakses dan mengikuti kelas daring melalui EDUKUKM.ID. lalu sebanyak 10.013 pelaku UKM melalui SPARC Campus yang diselenggarakan oleh BLU kami yaitu LLP-KUKM SMESCO,” ujar dia.