REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran bantuan sosial yang sepenuhnya secara tunai tahun ini membutuhkan akurasi data penerima bantuan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) agar segera memperbaiki data  penerima bantuan.

Ia juga meminta Kemensos segera melakukan penggabungan tiga basis data penerima bantuan yakni program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar dalam penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Mengingat, perbaikan data sangat penting karena tahun ini pemerintah sudah memutuskan bahwa bantuan sosial diserahkan dalam bentuk tunai.

Bamsoet juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kemensos bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi penyimpangan dan tetap mengawasi penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial yang ditujukan untuk para penerima bantuan. "Sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata Bamsoet dalam siaran persnya, Rabu (6/1).

Pemerintah diharapkan dapat membenahi data penerima bantuan secara berkala sekaligus memperluas jangkauannya, sehingga bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid-19 khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu.

"Meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Kemensos untuk berupaya keras melaksanakan dan menyelesaikan program-program pemerintah khususnya program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. MPR berharap, penyaluran bantuan sosial pada tahun 2021 dapat terlaksana lebih baik dari penyaluran bansos tahun sebelumnya. Baik dari sisi kecepatan, ketepatan maupun jangkauannya," ujarnya.