REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel menyetujui rencana pembangunan ratusan rumah di permukiman yang diduduki di Tepi Barat. Proyek ini disetujui dua hari sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang pro-permukiman Israel turun dari jabatannya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana pembangunan di tanah yang Israel rebut dalam perang 1967 tersebut pada Senin (18/1). Palestina berharap lahan itu menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.
Organisasi anti-permukiman Israel, Peace Now, mengatakan Netanyahu memerintahkan rencana pembangunan itu ditindak lanjuti. Ahad (17/1) kemarin pemerintah Israel menyelesaikan ratifikasi pembangunan 365 rumah dan menyetujui pembangunan awal 415 rumah lainnya.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmood Abbas mengecam pembangunan ilegal tersebut. Ia menuduh Israel melakukan 'tindakan pencegahan, untuk menekan segala upaya Presiden Joe Biden untuk menggelar kembali proses perundingan yang mengalami kebuntuan'.
"(Keputusan Israel untuk menindaklanjuti) rencana tersebut bertolak belakang dengan hukum internasional dan semakin menekan prospek solusi dua negara yang layak," kata Uni Eropa dalam pernyataannya.
Situs komite pemerintah Israel belum memperbarui langkah yang dilakukan Ahad lalu yang juga dilaporkan media-media Israel. Rabu (13/1) pemimpin-pemimpin permukiman Israel mengungkapkan kekhawatiran mereka. Biden yang kritis terhadap permukiman Israel akan memperlambat pembangunan di permukiman Tepi Barat.
Peace Now mengatakan langkah Israel menyetujui rencana pembangunan rumah baru di permukiman Tepi Barat 'tidak menempatkan Israel dalam jalur yang bertentangan dengan pemerintahan Biden yang akan datang'. Sebagian besar negara menilai permukiman Israel melanggar hukum internasional.
Israel menentang hal ini dengan mengutip sejarah, politik, dan pernyataan kitab suci mengenai Tepi Barat, tempat tinggal sekitar 440 ribu warga Israel di tengah tiga juga warga Palestina. Trump mendukung pembangunan perumahan Israel di permukiman di Tepi Barat. Ia mengabaikan posisi lama AS yang mengkritik pembangunan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika