REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2020 mencapai Rp 260,13 miliar. Nilai ini setara 97,74 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 266,29 miliar.

"Kami laporkan, penyerapan anggaran di Kementerian BUMN 2020 alhamdulilah terserap 97,74 persen yang mana anggarannya Rp 266 miliar, kami sudah bisa laksanakan Rp 260 miliar," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Erick memerinci penyerapan anggraan ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.

Erick menyampaikan, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini.

"Sepertinya di kisaran angka Rp 228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp 40 miliar," ucap Erick.

Erick memaklumi penurunan pagu anggaran lantaran kondisi keuangan negara yang dalam tekanan akibat pandemi. Erick menjelaskan, alokasi anggaran 2021 nantinya akan fokus pada sejumlah hal, salah satunya ialah pembinaan dan pengawasan BUMN. Erick ingin mendorong peningkatan profesionalitas perusahaan BUMN dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

"Kita dituntut dengan kepada Covid-19 ini banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di digital tapi juga market, market berubah total karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas kinerja organnisasi menjadi sangat penting," lanjut Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika