REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku menugaskan PT Pertamina (Persero) memperbaiki supply chain atau rantai pasok di sektor energi. Oleh karena itu, Erick menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta, Kamis (28/1).
Erick menilai sinergitas seperti ini amat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Erick menilai saat ini BUMN maupun instansi pemerintah harus meninggalkan ego sektoral yang selama ini membelenggu Indonesia untuk maju. "Alhamdulillah kerja sama BUMN dan Kemenlu terus berjalan luar biasa," ujar Erick.
Erick menyampaikan kerja sama antara BUMN dengan Kemenlu juga tak lepas dari arahan Presiden Jokowi yang menugaskan Kemenlu menjadi ujung tombak pembukaan kesempatan untuk memperbaiki rantai pasok atau perdagangan di internasional. Erick berharap langkah Pertamina juga diikuti BUMN lain. Dalam acara ini, Erick mengundang direksi MIND ID untuk hadir mengingat Erick menugaskan MIND ID untuk memperbaiki rantai pasok terkait pupuk.
Selain perbaikan rantai pasok, Erick bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga diminta Jokowi menjajaki kerja sama dalam pengadaan vaksin Covid-19. "Alhamdulillah hasilnya berjalan baik, apa yang kami lakukan di Cina, UEA, dan Inggris, tentu pada kesempatan yang sama kami bertukar pikiran bagaimana sinergitas yang ampuh ini bisa terus ditingkatkan," ucap Erick.
Erick mengaku tidak sekadar ingin mendorong percepatan transformasi di BUMN yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan transparan, melainkan juga ingin memperbaiki rantai pasok ke depan.
"Salah satunya dengan tandatangan Pertamina dan Kemenlu. Pertamina sudah melakukan paparan terbuka kepada KPK, BPK, bahwa keberadaan Pertamina di luar negeri sebagai ujung tombak perbaikan rantai pasok energi di Indonesia," lanjut Erick.
Erick mengaku terus menyamakan persepsi dengan Menlu Retno maupun Menteri ESDM Arifin Tasrif mengenai peta jalan energi Indonesia ke depan. Erick menilai sinergitas BUMN dengan Kemenlu dan Kementerian ESDM dapat menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi bangsa.
Erick menyebut kerja sama dengan Kemenlu memberikan banyak manfaat bagi BUMN. Pasalnya, kata Erick, Kemenlu dapat membimbing BUMN yang tengah melakukan ekspansi di luar negeri, baik dari sisi payung hukum hingga kondisi geopolitik di negara tujuan.
"Bisa saja risiko itu terjadi karena kita tahu pasti negara-negara lain punya kepentingan yang sewaktu-waktu bisa mengubah kebihakan. Kemenlu bisa menjembatani persepsi dari perubahan geopolitik tersebut," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika