Ahad 31 Jan 2021 14:51 WIB

Gelar Operasi Yustisi, Satpol PP Jabar Tindak 15.947 Kasus

Pelanggar paling banyak dilakukan masyarakat dengan jumlah yang ditindak 13.726 kasus

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Warga yang terjaring razia melanggar protokol kesehatan (prokes) menjalani sanksi sosial menyapu dan membersihkan sampah saat operasi yustisi di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (28/9/2020). Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk Tim Penindak Pelanggaran Prokes terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dishub dan Dinkes dengan memberikan teguran tegas berupa bayar denda dan sanksi sosial kepada pelanggar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Foto: ADENG BUSTOMI/ANTARA
Warga yang terjaring razia melanggar protokol kesehatan (prokes) menjalani sanksi sosial menyapu dan membersihkan sampah saat operasi yustisi di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (28/9/2020). Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk Tim Penindak Pelanggaran Prokes terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dishub dan Dinkes dengan memberikan teguran tegas berupa bayar denda dan sanksi sosial kepada pelanggar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Satpol PP se-Jawa Barat, rutin menggelar operasi yustisi. Hasilnya, denda yang terkumpul dari operasi yustisi yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 23 Januari 2021 tersebut mencapai Rp 155.386.000. 

Menurut Kepala Satpol PP Jawa Barat Ade Afriandi, uang ratusan juta itu,  terkumpul dari 15.948 kasus, yang mayoritas ditindak oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang.

Ade menjelaskan, pelanggaran di Kabupaten Sumedang didominasi oleh pelanggaran yang dilakukan perorangan dengan jumlah penindakan sebanyak 5.614. Denda yang diperoleh dari para pelanggar ini sejumlah Rp 146.736.000.

Menurutnya, dari kelompok pelanggar paling banyak dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah yang ditindak sebanyak 13.726, lalu 1.722 badan usaha. Sanksi yang diterapkan ringan sebanyak 7.658,  sanksi sedang sebanyak 2.622 dan sanksi berat sebanyak 5.758.