REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Para menteri didesak untuk meningkatkan tanggapan Inggris terhadap kengerian yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Mereka mendesak agar mengizinkan pengadilan tinggi memutuskan yang terjadi di Xinjiang adalah genosida.
Pemerintah Inggris dituduh tidak berbuat cukup banyak untuk menekan China agar menghentikan kekejaman tersebut. Anggota parlemen Tory meminta Boris Johnson untuk membuat kompromi yang bermakna atas proposal untuk melarang kesepakatan perdagangan dengan negara-negara yang melakukan genosida.
Mantan pemimpin Tory Sir Lain Duncan Smith mendesak pemerintah untuk menghentikan omong kosong ini dan menerima perubahan RUU Perdagangan. Untuk memastikan para menteri harus menarik diri dari perjanjian perdagangan bebas dengan negara manapun yang menurut peraturan pengadilan tinggi melakukan genosida.
Dewan Bangsawan Britania Raya (House of Lords) memasukkan kembali perlindungan perdagangan ini ke dalam undang-undang setelah perdana menteri berhasil membatalkannya di dewan rakyat (Commons).
RUU tersebut kembali ke dewan rakyat pada Selasa lalu, anggota parlemen konservatif menuntut tindakan, terutama mengingat laporan baru tentang pelanggaran yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
Senior Tory Sir Lain juga meminta sanksi lebih lanjut terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dilansir dari laman Evening Standar, Jumat (5/2).
"Serangkaian pelecehan yang mengerikan, mengerikan, pemerkosaan, kamp konsentrasi, orang-orang disterilkan, orang-orang dianiaya, dilecehkan, disiksa. Kedengarannya seperti 75 tahun yang lalu, tetapi tidak, seperti sekarang," kata Tory Sir Lain kepada dewan rakyat.
"Tidak ada gunanya lagi, dengan menghormati dia, datang ke kotak pengiriman mengatakan bahwa dia setuju dengan semua ini di mana sanksi Magnitsky pada individu? Kami punya semua bukti yang diperlukan," kata dia kepada Menteri Luar Negeri Nigel Adams.
"Dan akhirnya, mengapa, oh mengapa pemerintah berusaha keras untuk memblokir amandemen yang akan kembali ke dewan rakyat ini yang akan memberi pengadilan kekuatan untuk memutuskan bahwa ini adalah genosida?," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika