REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Demokrat Darmizal makin yakin pemecatan dirinya dan enam kader Demokrat, akan membuat kader yakin untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
"Pemecatan ini, bagi kami menjadi tonggak sejarah yang paling monumental, semakin bergairah dan militan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa, guna mengembalikan hak kader," kata Ketua Umum Relawan Jokowi tersebut, Jumat (26/2).
Pemecatan sepihak tersebut, kata dia, akan membuat barisan semakin solid untuk menyelenggarakan KLB. Darmizal mengatakan, tindakan tersebut membuat publik dan kader yakin bahwa Partai Demokrat memang berada dalam pengelolaan yang salah dan kental dengan nuansa yang tidak taat aturan dan tidak demokratis.
"KLB adalah satu kebanggaan yang luar biasa karena terkait dengan tujuan mulia yang dilandasi niat tulus dengan manfaat kebaikan, terutama dan yang paling penting adalah manfaat dapat menyelamatkan begitu banyak kader di seluruh tanah air dari perilaku dzolim, pimpinan partai," ujarnya.
Darmizal dan kader lainnya yang menjadi korban pemecatan tidak tinggal diam.Para politikus senior Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara ihwal pemecatan tersebut.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat arogansi dan otoritarianisme ini. Kini sudah kepalang basah jadi mandi sekalian, maka kami para senior lainnya, tidak akan segan-segan untuk membongkar semua dosa politik mereka di depan publik dan segera tanpa kecuali", ungkap mantan Relawan SBY-JK itu.
Partai Demokrat resmi memecat tujuh kadernya yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Dua di antaranya adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.
"Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat keterangan resminya, Jumat (26/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika