Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama Whistleblowing System (WBS) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3). Kerja sama tersebut terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dan 27 perusahaan BUMN melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. (FOTO : Dhemas Reviyanto/ANTARA )

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan), Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) saat menghadiri perjanjian kerja sama Whistleblowing System (WBS) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Dhemas Reviyanto/ANTARA )

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)