REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius berupaya mengurangi sampah yang ada di Ibu Kota dengan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di dalam kota atau lebih dikenal dengan sebutan Intermediate Treatment Facility (ITF) di empat lokasi berbeda. Pembangunan itu berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, serta melibatkan penugasan pembangunan kepada dua BUMD, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Sarana Jaya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Syaripudin mengatakan, fasilitas ini nantinya diharapkan dapat mengurangi volume sampah dengan pengolahan berbasis teknologi yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan, serta dapat menghasilkan energi terbarukan yang memiliki kemanfaatan umum atau nilai tambah. Adapun ITF Sunter yang sedang dibangun akan menjadi pusat pengelolaan sampah berdasarkan Pergub 33/2018 dan penugasannya kepada PT Jakpro.
“ITF Wilayah Layanan Barat berdasarkan Pergub 65/2019 penugasannya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), serta ITF Wilayah Layanan Timur dan Selatan berdasarkan Pergub 71/2020 penugasannya kepada Perumda Sarana Jaya,” kata Syaripuddin dalam keterangan tertulis resminya, Jumat (12/3).
Lebih lanjut, Syaripudin memaparkan, ITF Wilayah Layanan Barat direncanakan akan mengolah sampah sebesar 2 ribu ton per hari dengan efisiensi mencapai 80 persen. Sementara itu, untuk pembangunan ITF Wilayah Layanan Barat, PT Jakpro bekerja sama dengan konsorsium PT Wijaya Karya (WIKA)-PT Indoplas Karya Energi (Indoplas). Proses pemilihan mitra ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, terbuka dan transparan karena dipublikasikan di media massa.
Kemudian, sambung dia, untuk ITF di Wilayah Layanan Timur dan Selatan, diperkirakan mampu mereduksi sampah sebanyak 70-90 persen. Ditambah lagi dengan ITF Sunter sebagai pusatnya yang mampu mengurangi sampah sebanyak 2.200 ton per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 35 mega watt.
Fasilitas pengelolaan sampah tersebut, jelas Syaripuddin, nantinya dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di luar daerah.
“Pengolahan dan pemanfaatan sampah di berbagai wilayah tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi atas volume sampah di TPST Bantar Gebang. Selain itu, proyek ini juga mampu menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta,” ungkapnya.
Sebagai informasi, jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang per harinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk komposisi sampah DKI Jakarta didominasi secara berturut-turut oleh sisa makanan sebesar 53 persen.
Selanjutnya, sampah plastik 9 persen, residu 8 persen, kertas 7 persen, dan lain-lain. Menurut Syaripuddin, untuk menuntaskan masalah sampah tidak hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Namun, jelas dia, dibutuhkan juga upaya bersama dari seluruh masyarakat. “Tentu dibutuhkan upaya bersama masyarakat, dimulai dari pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga, karena sejatinya sampah rumah tangga juga bisa didaur ulang, seperti menjadi kompos untuk nantinya mampu mengurangi volume sampah yang dihasilkan secara keseluruhan di Jakarta,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika