REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr. Hasto Wardoyo, SP. OG., menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Dra.Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. di gedung Negara Grahadi, Kamis (11/03).
Ada beberapa hal yang disampaikan dalam sela-sela audiensi tersebut. Pertama, terkait penunjukan BKKBN menjadi koordinator penanganan stunting di Indonesia, dokter Hasto meminta masukan dari Gubernur bagaimana strategi yang tepat untuk penanganan stunting di Jawa Timur.
Dokter Hasto menjelaskan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) turut mempengaruhi tinggi rendahnya stunting. Dari data yang ada seperti yang diungkapkan oleh dokter Hasto, secara nasional, angka stunting saat ini adalah 26.9 persen dan harus diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Bila dilihat dari jumlah balita secara Nasional maka ada 7 juta lebih balita mengalami stunting. Oleh karenanya, BKKBN berusaha keras untuk menekan bayi yang lahir dengan tinggi kurang dari standar. Dari target 14 persen di tahun 2024, maka di tahun 2024 tidak boleh ada balita yang mengalami stunting sebanyak 3.6 juta balita.
“Untuk stunting ini, kami mohon arahan. Kami berharap Jatim bisa menjadi contoh, sebab di Indonesia belum ada contoh daerah dengan penurunan stunting sangat cepat dan semoga Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh model Provinsi dengan penurunan stunting tercepat,” tutur Hasto.