REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyampaikan alur proses program vaksin gotong royong. Honesti mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, holding BUMN farmasi mendapat penugasan dalam memastikan suplai dan pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang bekerja sama dengan BUMN dan swasta.
"Untuk distribusi vaksin, sesuai peraturan yang ditetapkan Badan POM, semua perusahaan yang akan terlibat dalam distribusi harus memiliki standarisasi yang disebut dengan CDOB atau cara distribusi obat yang baik dan benar," ujar Honesti saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/3).
Honesti mengatakan, proses distribusi vaksin gotong royong akan dilakukan Bio Farma sendiri atau kerja sama dengan distributor lain yang memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikat CDOB. Jumlah vaksin yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan dari badan hukum atau badan usaha yang terlibat dalam program gotong royong vaksin.
"Vaksin gotong royong sesuai peraturan menteri kesehatan ini segmen badan usaha atau hukum yang membayarkan vaksin untuk untuk karyawannya sehingga karyawannya tidak membayar sama sekali," ungkap Honesti.
Honesti menjelaskan terkait alur proses program vaksin gotong royong, holding BUMN farmasi bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kata Honesti, Kadin akan melakukan registrasi terhadap badan usaha yang ada di Indonesia dan mendata jumlah kebutuhan vaksinasi untuk kebutuhan vaksin gotong royong tersebut. Nantinya, data Kadin akan diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menentukan jumlah total dari suplai yang harus diberikan kepada badan usaha.
Baca juga : Kapolda: Sempat Mati Suri, KKB di Mimika Muncul Versi Baru
"Kemudian, Kemenkes akan menginfokan kepada Bio Farma untuk melakukan proses distribusi dan nantinya juga melakukan proses vaksinasi yang dilakukan bersama-sama dengan faskes," ucap Honesti.
Honesti menegaskan, faskes yang melaksanakan program vaksinasi gotong royong tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan vaksinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika