REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR, menolak rencana pemerintah untuk membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton oleh Perum Bulog. DPR meminta agar pengadaan beras Bulog mengutamakan produksi dalam negeri yang dihasilkan langsung oleh petani.
"Komisi IV DPR meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya Komisi IV menolak keputusan rencana importasi beras 1 juta ton oleh Bulog," kata Anggota Komisi IV DPR, Hasan Aminudin saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (15/3).
Hasan mengatakan, Komisi IV juga meminta pemerintah agar berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang terjangkau. Namun, itu dilakukan lewat upaya peningkatan produksi komoditas dalam negeri.
Di sisi lain, peran BUMN sektor pangan juga diminta untuk mendukung ketahanan pangan dalam rencana bisnis yang konkret. Itu agar keberadaan BUMN bukan hanya sebatas mengandalkan impor pangan ketika dinilai perlu mengamankan ketersediaan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Komisi IV meminta pemerintah untuk mulai memberikan wewenang yang seimbang kepada Bulog antara penyerapan atau pengadaan beras dengan penyaluran beras.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono dalam paparannya menjelaskan, pemerintah menjamin ketersediaan beras khususnya dalam menyambut bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Menurutnya, saat ini kondisi perberasan dalam kondisi aman karena tengah memasuki masa panen raya.
"Neraca sampai akhir Mei 2021 surplus 12,56 juta ton beras," kata Momon.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menegaskan belum tentu akan melaksanakan penugasan pemerintah terkait rencana impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini. Pasalnya, Bulog tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri dan kemampuan perusahaan dalam menyimpan beras.
"Walau kami dapat tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami prioritas produk dalam negeri yang sekarang sedang panen raya," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Senin (15/3).
Ia mengatakan, saat ini per 14 Maret 2021, total stok beras di gudang Bulog sebanyak 883.585 ton. Stok tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 859.777 ton dan beras komersial 23.708 ton. Buwas menilai, stok CBP yang dikuasai Bulog saat ini masih cukup untuk kebutuhan operasi pasar dan tanggap darurat bencana sesuai kebutuhan Bulog.
Meski demikian, total stok beras yang dimiliki Bulog di bawah dari penugasan pemerintah agar menjaga beras dengan volume 1-1,5 juta ton setiap bulannya. Buwas mengatakan, seiring masuknya musim panen raya, stok dipastikan akan kembali mencapai lebih dari 1 juta ton.
Pasalnya diprediksi total penyerapan gabah petani oleh Bulog pada musim panen raya pertama periode Maret-April 2021 sebanyak 390.800 ton. Adapun total penyerapan gabah yang sudah terealiasi sejak Januari hingga 14 Maret 2021 sebanyak 70.940 ton.
Buwas menjelaskan, pada pekan kedua Maret terjadi peningkatan rata-rata angka penyerapan gabah setara beras yakni 3.500 ton per hari. Itu naik dua kali lipat dari pekan pertama Maret yang sebesar 1.500 ton per hari. "Stok CBP hingga akhir April 2021 dapat dicapai berada di atas 1 juta ton," kata Buwas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika