REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Irwan Lahace, mengatakan sarana pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menegah kejuruan (SMK) di semua daerah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dia sudah meninjau kesiapan SMA dan SMK di Kabupaten Poso, Tolitoli, Sigi, dan Kota Palu.
"Dari hasil peninjauan itu, saya yakin dan percaya pihak SMA dan SMK di Sulteng siap melaksanakan pembelajaran tatap muka," ujarnya di Kota Palu, Kamis (18/3).
Dia menjelaskan sarana dan prasarana pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 yang harus disediakan oleh pihak sekolah agar dinyatakan siap melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka di antaranya tempat mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian menyiapkan tempat penampungan air seperti tandon.
Berikutnya, pihak sekolah wajib menyediakan alat pengukur suhu. Memakai masker saat berada di dalam lingkungan sekolah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik. Irwan mengatakan, ada kebijakan relaksasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.
"Jadi kepala sekolah diberi keleluasaan untuk memanfaatkan dana BOS dalam rangka itu," ujarnya.
Irwan mengatakan Pemerintah Provinsi Sulteng serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah itu memberikan izin pembukaan kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada semua jenjang pendidikan. Syaratnya, apabila semua tenaga pendidik dan kependidikan telah divaksin.
"Meskipun tidak bisa mencapai 100 persen yang divaksinasi karena yang memiliki penyakit penyerta tidak bisa divaksin. Maksimal semua tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak memiliki penyakit penyerta sudah divaksin," jelasnya.
Jika seluruh syarat sudah dipenuhi, maka sekolah tersebut diizinkan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yakni atas seizin kepada daerah berdasarkan rekomendasi dinas pendidik dan kebudayaan serta satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 setempat yang melakukan penilaian kelayakan terhadap sekolah-sekolah tersebut.
"Kami upayakan paling lambat Juli," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika