REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi berdirinya posko ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan posko terpadu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro berbasis rukun tetangga (RT) di Desa Jenggala, Kabupaten Lombok Utara.

"Posko terpadu dan terintegrasi ini merupakan salah satu inovasi yang patut dicontoh," ujar Wagub NTB saat meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, Senin (5/4).

Menurut wagub, dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, posko terintegrasi di tingkat desa diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 agar lebih tepat sasaran.Sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan, Wagub NTB mengingatkan agar sistem pelaporan PPKM berbasis mikro ini dapat dilaksanakan dengan baik.

"Jadi harus fokus dengan sistem pelaporan bebasis data yang riil di tingkat RT. Jangan disamaratakan, ketika salah satu RT di desa tersebut, ada satu warga terkonfirmasi positif, sehingga menjadikan desa zona merah. Itu yang salah, seharusnya hanya di RT itu saja yang berwarna merah, itulah PPKM berbasis RT," ujarnya.