Senin 05 Apr 2021 23:40 WIB

NTB Integrasikan Posko Ketahanan Pangan dengan PPKM Mikro

Wagub NTB sebut posko terintegrasi perlu agar pengendalian Covid-19 tepat sasaran

Penyerahan penghargaan secara virtual dari KLHK kepada Wagub NTB. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi berdirinya posko ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan posko terpadu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro berbasis rukun tetangga (RT) di Desa Jenggala, Kabupaten Lombok Utara.
Foto: Dok. Kem
Penyerahan penghargaan secara virtual dari KLHK kepada Wagub NTB. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi berdirinya posko ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan posko terpadu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro berbasis rukun tetangga (RT) di Desa Jenggala, Kabupaten Lombok Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi berdirinya posko ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan posko terpadu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro berbasis rukun tetangga (RT) di Desa Jenggala, Kabupaten Lombok Utara.

"Posko terpadu dan terintegrasi ini merupakan salah satu inovasi yang patut dicontoh," ujar Wagub NTB saat meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, Senin (5/4).

Menurut wagub, dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, posko terintegrasi di tingkat desa diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 agar lebih tepat sasaran.Sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan, Wagub NTB mengingatkan agar sistem pelaporan PPKM berbasis mikro ini dapat dilaksanakan dengan baik.

"Jadi harus fokus dengan sistem pelaporan bebasis data yang riil di tingkat RT. Jangan disamaratakan, ketika salah satu RT di desa tersebut, ada satu warga terkonfirmasi positif, sehingga menjadikan desa zona merah. Itu yang salah, seharusnya hanya di RT itu saja yang berwarna merah, itulah PPKM berbasis RT," ujarnya.

Selain itu, kata wagub,PPKM mikro bukan membatasi kegiatan dan aktivitas warga, namun tetap bekerja dan produktif dengan terus mengikuti protokol kesehatan. Di akhir kunjungannya wagub mengingatkan agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan seluruh elemen di desa harus terjalin dengan baik.

Sementara itu Kepala Desa sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Desa Jenggala Fakhruddin mengatakan, di desanya memiliki delapan dusun dan sebanyak 30 RT. "Desa kami tidak ada yang terkonfirmasi COVID-19, nol kasus," katanya.

Untuk menanggulangi COVID-19, ada tiga posko utama di desa itu, termasuk posko isolasi mandiri. Berbagai fasilitas disediakan di posko, seperti alat kesehatan, media edukasi untuk menerapkan 5 M dan data.Selain itu, termasuk posko ketahanan pangan ini merupakan posko terpadu untuk memotivasi masyarakat memanfaatkan pekarangan dan tanah kosong yang produktif sehingga menambah gizi untuk kesehatan keluarga di tengah COVID-19Ia mengakui, bersama satgas dan elemen masyarakat terus memberikan edukasi untuk menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk pentingnya vaksinasi guna memperkuat imun dan informasi lain kepada masyarakat.

"Kami bersama dan bersinergi membangun kesadaran masyarakat tentang ketahanan pangan maupun pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement