REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- International Monetary Fund (IMF) mendukung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meningkatkan pajak pendapatan perusahaan dan menegosiasikan pajak minimum global. IMF menambahkan perusahaan dan individu kaya yang semakin kaya selama pandami dapat membayar pajak lebih banyak.
"IMF telah menyerukan agar pajak pendapatan minimum perusahaan global sebagai cara untuk menggangu perlombaan tarif pajak penghasilan paling rendah, dan itu sesuatu yang penting untuk memastikan pemerintah memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk berbagai pengeluaran prioritas yang harus mereka berikan," kata Direktur Fiskal IMF Vitor Gaspar Rabu (7/4).
Rencana yang didiskusikan Biden dengan menteri keuangan negara-negara G20 pada Rabu ini, sebagai langkah untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan profit mereka ke wilayah yang pajaknya rendah. Caranya dengan menetapkan pajak global.
Deputi Direktur Fiskal IMF Paolo Mauro mengatakan negara-negara kaya memiliki kesempatan menambah pendapat mereka yang 'terkikis' selama pandemi. Caranya menerapkan 'pajak tambahan' Covid-19 pada orang-orang atau perusahaan kaya.
"Di perekonomian yang sudah maju, ada kesempatan untuk mendapatkan kembali sejumlah pendapat yang terkikis dengan langkah ini, baik melalui pendapatan pajak perusahaan dan juga pajak lain seperti pajak pendapatan perorangan atau menutup celah pendapatan kapital, pajak properti, pajak warisan, jadi ada banyak opsi yang tersedia bagi pembuat kebijakan," kata Mauro.
Mauro mengatakan biaya tambahan pajak perusahaan akan mengakui selama pandemi 'beberapa perusahaan telah berhasil dengan baik dan valuasi sahamnya dipasar juga sangat baik'. IMF merilis laporan Pemantauan Fiskal.
Baca juga : Usai Kemensetneg, Kini Akun Setkab yang Diserbu Warganet
Dalam laporan itu IMF merekomendasikan walaupun tingkat hutang meningkat. Pemerintah harus terus melanjutkan kebijakan bantuan terutama vaksin yang akan mempercepat pemulihan ekonomi dan fiskal mereka.
Gaspar mengatakan penting bagi pemerintah di seluruh dunia untuk mulai membangun kerangka kerja fiskal jangka menengah yang kredibel agar pendapatan dan pengeluaran lebih seimbang. Ia tidak menyebutkan kerangka waktu pastinya tapi sejumlah negara memerlukan waktu yang lebih lama.
"Jangka waktu menengah semakin lama dan sebagian besar negara akan menghadapi tantangan pembangunan dan pertumbuhan yang membutuhkan kerangan lebih lama," kata Gaspar.
Ia menambahkan rencana investasi infrastruktur pemerintah Biden berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Proyeksi anggaran Inggris yang baru akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika