REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe meyakini mayoritas warganya tetap setia terhadap Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meyakini, pendekatan keamanan yang lebih manusiawi dan adanya dialog serta pertukaran ide juga gagasan, merupakan kunci utama dalam penyelesaian beragam konflik bersenjata antara TNI-Polri dan KKB yang mengancam masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Lukas mengatakan itu menanggapi sikap Pemerintah Indonesia yang melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, sebagai organisasi terorisme, Kamis (29/4). “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Lukas dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (30/4).
Percaya diri Lukas tentang masyarakat di Papua yang masih setia dengan Indonesia itu membuatnya yakin pendekatan bersenjata di provinsi paling timur Nusantara tersebut bukanlah solusi untuk menghentikan konflik. “Sehingga, kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan dengan lebih humanis dan mengedapankan pertukaran kata, dan gagasan, bukan pertukaran peluru,” begitu kata Lukas.
Pelabelan KKB Papua sebagai kelompok terorisme adalah reaksi keras Pemerintah Indonesia merespons eskalasi bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah di Bumi Cenderawasih. Dalam sebulan terakhir, KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), melakukan ragam pembunuhan, yang menyasar sipil, maupun anggota TNI dan Polri. Terakhir, KKB melakukan penyerangan dan menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen Gusti Putu Danny Nugraha, Senin (2/4).
Lukas, dalam pernyataannya mengatakan, tak setuju dengan pelabelan terorisme terhadap KKB tersebut. Karena, menurut dia, label terorisme terhadap KKB tersebut bakal mengancam kondisi psikososial warga Papua.
Baca juga : Cap Teroris untuk KKB, Berbahaya dan tak Beri Solusi
Pun dikhawatirkan, akan berdampak negatif bagi kondisi sosial warga umum yang berada di Papua. Karena itu, dia meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI mengkaji ulang pelabelan terorisme terhadap KKB itu.
“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Lukas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika