REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meminta PT PLN (Persero) untuk melakukan akselerisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede. Ini bertujuan untuk mencapai 23 persen energi baru terbarukan.
“Kami dari Kemenko Marves akan mendukung penuh proyek PLTS Terapung Cirata dan PLTA Jatigede yang merupakan bagian dari pencapaian target 23 persen Pembangkit EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi nasional pada tahun 2025,” ungkap Ridha Yasser, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Sabtu (8/5).
Ia menerangkan pemanfaatan pembangkit EBT tersebut akan mengurangi emisi karbon nasional dalam rangka mendukung gerakan net-zero emission yang sedang hangat menjadi bahasan di kalangan penggiat energi di seluruh dunia. Pembangunan PLTS Terapung Cirata dan PLTA Jatigede, merupakan bentuk kerja sama teknis antara Kementerian ESDM dengan Kementerian PUPR dalam pengembangan EBT sekaligus peningkatan nilai guna infrastruktur Sumber Daya Air yang berada dibawah koordinasi Kemenko Marves.
PLTS Terapung Cirata merupakan proyek PLTS Terapung pertama di Indonesia, yang diharapkan dapat membantu suplai kebutuhan listrik pada 2022. Proyek ini juga termasuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Pembangkit dengan kapasitas 145 Megawatt (MW) itu nantinya akan menambah sistem kelistrikan Jawa Bali.
Dengan menggunakan sistem tender atau lelang, harga listrik yang ditawarkan Masdar dalam proyek kali ini terbilang cukup rendah, yakni 5,8 sen per kWh. Nilai investasi dari proyek PLTS Terapung pertama di Indonesia itu juga bisa ditekan dari semula senilai 300 juta dolar AS menjadi sekitar 129 juta dolar AS, dengan porsi kepemilikan perusahaan patungan 51 persen untuk kepemilikan PJB dan sisanya dikuasai Masdar.
Bersama dengan Kementerian ESDM, Kemenko Marves akan memfasilitasi penyusunan regulasi untuk mendukung realisasi PLTS Terapung Cirata dan juga PLTS Terapung lainnya yang akan dibangun.
“Hal ini penting agar proyek-proyek serupa ke depannya dapat berjalan lancar,” ujar Ridha.
Ia juga menerangkan bahwa air keluaran PLTA Jatigede akan ditampung di Bendungan Karedok dan menggantikan fungsi pemenuhan air baku serta irigasi.
“Kita akan koordinasikan K/L yang terkait dengan pembangunan proyek PLTS Terapung Cirata dan PLTA Jatigede ini agar dapat berjalan sesuai timeline dan selesai tepat waktu,” kata Ridha.
Sementara itu, Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM, menyatakan bahwa ada arahan percepatan implementasi dari High Level, sehingga diperlukan dorongan dari semua Kementerian/Lembaga (K/L) maupun stakeholder terkait.
Dia juga berharap agar PLTA Jatigede dapat menjadi percontohan kerjasama pemanfaatan Bendungan serta sedang diusung untuk menjadi Objek Vital Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika