Senin 10 May 2021 13:10 WIB

ASN Kabupaten Bogor yang Nekat Mudik Bakal Diberi Sanksi

Sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh Bupati Bogor kepada ASN yang nekat mudik

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Bilal Ramadhan
Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin tinjau persiapan pusat isolasi Covid-19 di Wisma Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin (25/1).
Foto: Dok. Humas Pemkab Bogor
Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin tinjau persiapan pusat isolasi Covid-19 di Wisma Cibogo, Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin (25/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Larangan mudik lebaran bagi masyarakat semakin diperketat, ditambah dengan adanya larangan mudik di wilayah aglomerasi. Termasuk untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bogor yang dilarang untuk bepergian atau mudik keluar dari Bumi Tegar Beriman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin menuturkan, larangan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan dari Satgas Covid-19 pusat. Bukan untuk membatasi pertemuan dengan keluarga.

"Sebetulnya kita bukan membatasi bertemu dengan keluarga. Ini pandemi, walaupun bogor sudah mulai melandai tapi saya hanya mau mengikuti satgas pusat. Upaya ini sebetulnya justru sebagai wujud pemerintah hadir dan pemerintah sayang ke rakyatnya karena bagi kita rakyat dan nyawa itu jadi prioritas utama," kata Burhanuddin, Ahad (9/5).

Burhanuddin menegaskan, bagi ASN yang kepadatan bepergian ke luar kota atau mudik, akan diberikan sanksi dari Pemerintah Kabupaten (Bogor). Dimana, sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh Bupati Bogor kepada ASN yang nekat mudik dan bepergian.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan, larangan ini diberlakukan dengan harapan para ASN bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Sekaligus untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat atas bahayanya mudik.

"Bupati akan berikan sanksi kepada ASN yang berani mudik," tegasnya.

Burhanuddin mengambil contoh kasus meledaknya penularan Covid-19 di India. Dimana  saat ini kondisi di India menurutnya sudah tidak bisa terkontrol karena tenaga kesehatan terbatas, fasilitas kesehatan penuh dan ekonomi lumpuh.

Dari contoh kasus tersebut, dia meminta masyarakat untuk tidak terlena dan tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Dengan harapan tidak ada lagi lonjakan penambahan kasus Covid-19 yang turut memberatkan pemerintah.

"Saya mengimbau, bahwa tolong karena Pandemi belum berakhir. Mudah-mudahan di lebaran 2022 sudah berakhir dan tidak memakai makser lagi. Kalau sekarang dengan kita terlena tidak disiplin dan meledak lagi kita berat. Karena negara sudah triliun mengeluarkan anggaran," pungkasnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement