REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat terjadinya peningkatan signifikan pergerakan penduduk luar Jabodetabek menuju Jabodetabek pasca-Idulfitri. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, puncak pergerakan penduduk menuju Jabodetabek paling tinggi yakni pada 17 Mei.
“Hal ini dapat menggambarkan situasi arus balik dari wilayah tujuan mudik ke Jabodetabek,” kata Wiku saat konferensi pers, Jumat (28/5).
Satgas juga mencatat, pergerakan penduduk Jabodetabek keluar wilayah menunjukkan peningkatan cukup tajam pada periode pengetatan perjalanan khususnya pada 27 April-5 Mei. Periode ini bertepatan dengan masa sebelum peniadaan mudik diberlakukan.
Kemudian pada periode peniadaan mudik, Satgas juga mencatat masih mengalami peningkatan mobilitas penduduk meskipun tidak sesignifikan sebelumnya. Hal ini, kata Wiku, menunjukkan bahwa pada masa pengetatan perjalanan terjadi peningkatan mobilitas keluar Jabodetabek karena masyarakat memanfaatkan waktu sebelum peniadaan mudik untuk melakukan perjalanan.
“Pada periode mudik, masyarakat juga bepergian keluar Jabodetabek namun tidak sebanyak pada saat pengetatan perjalanan,” tambah dia.
Wiku menjelaskan, pergerakan ini menggambarkan keputusan sebagian besar masyarakat khususnya di Jabodetabek untuk tetap bepergian pada periode libur Idulfitri meskipun diberlakukan kebijakan pengetatan perjalanan dan peniadaan mudik. Ia pun mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar mengantisipasi potensi kenaikan kasus menyusul terjadinya arus balik yang mengalami peningkatan selama lima hari pasca Idulfitri.
“Dengan adanya tren peningkatan arus balik ini, bukan tidak mungkin dapat terjadi peningkatan penularan di tengah masyarakat karena orang-orang yang pulang dari bepergian memiliki kemungkinan untuk membawa virus dari tempat asal ke tempat tujuannya kembali, dalam hal ini ke wilayah Jabodetabek,” jelas Wiku.
Wiku menegaskan, tren kenaikan kasus Covid-19 mulai terjadi menyusul tingginya mobilitas penduduk pada periode Idulfitri. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah dan masyarakat agar siaga dan meningkatkan penanganan Covid-19.
Pemerintah daerah juga diminta untuk terus memantau berjalannya operasionalisasi fungsi posko di tingkat desa atau kelurahan di masing-masing wilayah.
“Posko ini berperan penting untuk memantau karantina mandiri bagi warga yang baru pulang bepergian juga memantau kasus positif baru yang ditemukan di wilayahnya agar dapat segera ditangani sedini mungkin,” ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika