REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM--Kekuasaan Benjamin Netanyahu selama 12 tahun tampaknya akan berakhir setelah parlemen Israel atau Knesset menggelar pemungutan suara untuk membentuk pemerintahan yang baru. Pemerintah berikutnya sudah berjanji memulihkan negara yang terpecah belah.
Netanyahu adalah politisi yang paling berpengaruh di generasi tapi ia gagal membentuk pemerintahan usai pemilihan keempat dalam dua tahun terakhir yang digelar 23 Maret lalu. "Saya mencintai kalian, terimakasih," cicit Netanyahu pada masyarakat Israel di Twitter, Ahad (13/6).
Kabinet baru akan dilantik setelah Knesset menggelar pemungutan suara yang diperkirakan dimenangkan pemerintah yang baru. Koalisi yang diketuai pemimpin oposisi Yair Lapid dan politisi sayap kanan Naftali Bennett.
Bennett seorang jutawaan dengan pandangan politik yang keras dan menganut agama Yahudi Ortodoks. Ia mencicit fotonya sedang berdoa dengan tulisan dari Taurat. Ia akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun lalu digantikan Lapid yang mengisi masa jabatan dua tahun berikutnya.
Mereka memimpin pemerintah yang berisi dari partai-partai berbagai spektrum politik termasuk untuk pertama kalinya partai yang mewakili 21 persen populasi minoritas Arab di Israel. Mereka berencana untuk menghindari gerakan pada isu-isu internasional sensitif seperti kebijakan terhadap masyarakat Palestina dan fokus pada reformasi domestik.
Dengan begitu sedikitnya kemajuan dalam upaya mengakhiri konflik dengan Israel yang sudah puluhan tahun. Banyak rakyat Palestina yang tidak yakin pemerintahan Israel yang baru akan membuat perubahan. Mereka mengatakan tampaknya Bennett akan mengejar agenda sayap kanan yang sama dengan Netanyahu.
Agenda yang diikuti Bennett mungkin prioritas keamanan Israel yakin Iran. Juru bicaranya mengatakan ia akan 'menentang dengan gigih' setiap upaya Amerika Serikat (AS) bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tapi tetap akan bekerjasama dengan pemerintah Presiden Joe Biden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika