REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D Bidang Pembangunan, menyoroti progres sejumlah proyek infrastruktur dinilai bermasalah yang dianggarkan APBD tahun 2020, di Desa Ponra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
"Hampir semua lokasi yang kita kunjungi belum tuntas (proyek infrastruktur)," kata anggota Komisi D, Ady Ansar.
Lokasi dikunjungi seperti perbaikannya jalan provinsi, pembangunan rumah sakit regional, dan Masjid Islamic Center. Pembangunan Bendum Waru-waru, dan Bendum Lalengriae serta jalan kawasan strategis provinsi di Palattae kabupaten setempat.
Legislator asal Fraksi NasDem ini menyebut, salah satu hasil kunjungan kerja pada proyek Bendum Lalengrie, terungkap hingga kini pembebasan lahan belum selesai. Bahkan aktivitas pengerjaan proyek Bendum tidak berjalan maksimal, termasuk lokasi dinilai tidak sesuai peruntukan.
Dirinya pun harus menggunakan motor trail untuk menembus lokasi yang berlumpur guna melihat langsung progres proyek yang dianggarkan Rp 41 miliar lebih itu. Ironis, saat tiba di lokasi penanggungjawab proyek malah tidak ada dan hanya bertemu pekerja. Ia (pekerja) membeberkan, penanggungjawabnya jarang ke lokasi.
"Saat kunjungan kami lihat hanya beberapa pekerja di lokasi, dan tidak ada aktivitas berarti. Ini tidak mungkin selesai hingga jatuh tempo. Kata pekerja, penanggungjawabnya jarang ke sini (lokasi proyek)" beber Ady.
Anggota Komisi D lainnya, Capten Haryadi mengatakan, bangunan Islamic Center ternyata berada di Desa Ponre, padahal selama ini dikira dibangun di pusat Bone. Di dalam kompleks juga terlihat bangunan tiga lantai yang sementara dibangun untuk ruang belajar.
"Ini ide siapa? Kok bangunannya seperti mau bikin yayasan sekolah," tutur Haryadi, saat itu didampingi Kabid Cipta Karya Dinas Prasarana Umum dan Tata Ruang Pemprov Sulsel, Haeruddin.
"Saya kira kalau memang niatnya bantu yayasan, kenapa tidak langsung bantuan hibah saja. Ini bisa jadi persoalan serius," tambah anggota lainnya, Muktar Badawing menyoroti.
Menanggapi sejumlah temuan itu, Ketua Komisi D, DPRD Sulsel, Rahman Pina yang memimpin rombongan ke Bone menegaskan, apa yang menjadi temuan di lapangan akan dibawa ke rapat komisi nantinya.
"Kita pastikan memanggil semua pihak yang terkait pada proyek itu. Ini uang rakyat, sepeser pun harus dipertanggungjawabkan penggunaannya," ucap Legislator asal Fraksi Golkar itu menegaskan.
Sejumlah proyek tersebut merupakan bagian dari program Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yang kini berurusan dengan KPK. Nurdin bersama pasangannya Andi Sudirman Sulaiman memang sebelumnya telah merancang kemudian membangun beberapa proyek infrastruktur di lokasi yang dimaksud itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika