REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah provinsi setempat memperhatikan nasib warga Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Anggota DPRD NTB, H Rais Ishak di Mataram, Selasa mengatakan kawasan Lantan, Batukliang Utara, merupakan salah satu jalur pendakian menuju Taman Nasional Gunung Rinjani.
Bahkan jalur tersebut secara resmi sudah dibuka untuk membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar taman nasional yang sempat lumpuh akibat gempa bumi Agustus 2018. Namun meski pembukaan jalur pendakian tersebut sudah dibuka hingga kini belum menyejahterakan masyarakat di wilayah setempat.
Parahnya, selama pandemi Covid-19, hasil pertanian masyarakat di wilayah Lantan dan di pinggiran Gunung Rinjani tidak bisa memasarkan hasil sayur mereka ke sejumlah pasar di Kota Mataram hingga di Kota Praya di Kabupaten Lombok Tengah.
"Dampak Covid-19 telah memukul masyarakat pinggiran hutan di Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi keterpurukan sangat dirasakan merasakan. Jadi, enggak ada efek apapun dengan ditetapkannya kawasan Lantan sebagai jalur pendakian ke Gunung Rinjani pada masyarakat di wilayah setempat," ujarnya.
Anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Tengah bagian Utara ini, mengaku saat menyapa warga masyarakat di pinggiran hutan sepanjang Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Tengah, ia merasakan dampak keterpurukan dari masyarakat di Lantan.
Oleh karena itu, muncul keinginan masyarakat untuk membuat wilayah mereka menjadi destinasi desa wisata. "Jadi, wisata desa itu muncul inspirasi masyarakat. Dan ini apa yang jadi harapan pemerintah. Yakni, menjadi desa wisata. Sehingga, perlu didukung dengan fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan pemda kabupaten/kota," kata Sekretaris Komisi I DPRD NTB ini.
Ia menyebutkan, dengan telah adanya jalur rintisan pendakian ke Gunung Rinjani yang telah ada Lantan dan juga Benang Stokel di wilayah Lombok Tengah bagian Utara, maka perlu dibangun shelter untuk menghindari kecelakaan.
Sebab, lanjut politisi Partai Demokrat ini, jalur yang ada itu masih setapak, licin juga rentan longsor. Sehingga, pos yang ada itu, perlu ada shelter khusus yang dilengkapi dengan rambu-rambu petunjuk.
Apalagi, pendanaan selama ini, dirasa kurang berpihak ke wilayah utara. Khususnya, di bidang pengembangan kepariwisataan.Untuk para pemudanya perlu diberikan pelatihan pemuda produktif. Termasuk, untuk ibu-ibu dan perempuan juga perlu diberikan pelatihan pengembangan usahanya.
"Di sini, selain perlu dibangun dan dilengkapi fasilitasnya, maka warga setempat butuh pelatihan tentang kepariwisataan dan managemen usahanya. Termasuk, pelatihan poternya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika