REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan klasifikasi Indonesia dari Upper Middle Income Countries menjadi Lower Middle Income Countries tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Penilaian Bank Dunia dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk mengevaluasi kondisi perekonomian nasional.
Namun, hal tersebut jangan serta merta mengubah fokus pemerintah yang sedang menangani pandemi karena pengelompokkan negara berdasarkan data ini juga kerap kali menjadi rujukan apakah suatu negara memenuhi syarat dalam mengakses fasilitas yang dimiliki oleh Bank Dunia salah satunya termasuk harga pinjaman atau loan pricing.
“Pemerintah perlu terus fokus pada penanganan pandemi karena penanganan pandemi akan sangat menentukan keberhasilan memulihkan perekonomian. Data ini boleh menjadi bahan evaluasi tetapi jangan dijadikan fokus dan sampai menomorduakan penanganan pandemi,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, Jumat (9/7).
Perubahan posisi Indonesia dalam klasifikasi Bank Dunia memang cukup disorot mengingat bahwa saat ini Indonesia masih berupaya untuk memulihkan ekonomi yang terdisrupsi sejak pandemi tahun lalu.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini dilaporkan masih terkontraksi di minus 0,74 persen year-on-year (yoy). Pemerintah menargetkan pertumbuhan di kuartal dua tahun ini dapat menembus 7 persen, namun target tersebut dirasa cukup ambisius jika melihat lonjakan kasus terus terjadi sepanjang pertengahan Mei hingga minggu kedua Juli tahun ini.
Hal tersebut tidak lepas dari dampak penanganan pandemi Covid-19 yang memengaruhi kegiatan ekonomi dari segala sisi termasuk pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, hingga perdagangan internasional yang mencakup kegiatan ekspor dan impor.
Menurut dia, berubahnya posisi Indonesia ini memang dapat dipahami karena GNI pada tahun 2020 sangat dekat dengan ambang batas bawah upper-middle income sehingga sangat rentan untuk jatuh kembali. Terlebih dengan kondisi pandemi yang masih belum terkendali seperti saat ini.
“Implementasi PPKM Mikro dan sekarang yang sudah beralih menjadi PPKM Darurat diperkirakan akan memukul pertumbuhan ekonomi kuartal III. Untuk saat ini, pemerintah perlu fokus pada penyediaan kebutuhan pokok, seperti pangan, obat-obatan, peralatan medis, fokus pada pada kelangsungan sektor kesehatan, transportasi dan logistik,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika