REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengalokasikan anggaran untuk dua unit bus elektrik BYD seharga total Rp 6,4 miliar, yang akan beroperasi tahun depan. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai, saat ini lebih penting memaksimalkan anggaran untuk membantu masyarakat.

Atang mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang sedang kesulitan karena terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan tidak berpenghasilan.

“Sekarang yang lebih penting adalah anggaran dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang kesusahan akibat PPKM. Banyak yang tidak berpenghasilan. Lebih baik fokus dalam masalah tersebut karena itu menyangkut kebutuhan dasar hidup,” kata Atang, Rabu (4/8).

Terkait pinjaman dan penganggaran bus elektrik yang disebut sebagai transportasi ramah lingkungan, Atang mengatakan, hal itu harus ditentukan melalui kajian dan pertimbangan yang lengkap dan matang. Tidak hanya sekadar kelayakan teknis.

Atang menuturkan, kajian tersebut tentunya tidak hanya sekedar lolos dari uji kelayakan teknis performance kendaraan. Namun, ada sisi pemeliharaan atau maintenance.

Selain itu, lanjutnya, juga termasuk penyediaan suku cadang atau spare part, bengkel, biaya operasional, hingga masalah kelaikan secara bisnis. Atang menegaskan, hal ini perlu perhitungan yang cermat dan matang.

Selain itu, sambung dia, Pemkot Bogor sebaiknya fokus menyelesaikan masalah akut yang menimpa Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dan sistem transportasi publik yang dilayani oleh PDJT. Sehingga, seharusnya uji kelayakan yang dilakukan lebih dari sekadar kelayakan teknis.

“Cukuplah kondisi PDJT yang saat ini sedemikian mengenaskan, termasuk kondisi armada bus yang dimiliki menjadi pelajaran penting,” ujarnya.

Diketahui, pada Selasa (3/8) Pemkot Bogor menerima pinjaman satu unit bus elektrik BYD dari PT Bakrie Autoparts. Bus elektrik yang ramah lingkungan ini akan diuji coba selama satu bulan di wilayah Kota Bogor mulai Rabu (4/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika