REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, menyatakan alasan Asesmen Nasional (AN) tetap dilakukan di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, AN diperlukan untuk pemitigasian dan pengantisipasian dari kehilangan kesempatan belajar yang terjadi akibat pandemi.
"Jawabannya, justru karena pandemi inilah kita perlu mendapatkan informasi yang komprehensif untuk memitigasi, mengantisipasi, dan menangani kehilangan kesempatan belajar, learning loss, yang terjadi karena pandemi," ungkap Andindito dalam webinar Asesmen Nasional, Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan Nasional, Kamis (2/9).
Dia menjelaskan, banyak penelitian yang menunjukkan pandemi menghilangkan kesempatan belajar. Itu terjadi terhadap banyak siswa di banyak daerah dengan estimasi jumlah yang berbeda-beda. Dari studi yang dilakukan Kemendikbudristek saja misalnya, menunjukkan hasil belajar di awal sekolah dasar (SD) mengalami penurunan.
"Ada indikasi bahwa hasil belajar di SD awal, kelas I dan II itu menurun 40-56 persen selama pandemi ini. Penurunan yang cukup mengkhawatirkan," kata dia.
Meski begitu, dia mengatakan, ada juga studi-studi yang lebih berpandangan optimistis. Salah satu studi menunjukan di Bukit Tinggi, pada SD kelas I hingga VI mengindikasikan adanya sedikit peningkatan hasil belajar saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Tapi rasanya ini tak bisa kita generalisasi begitu ya. Ini mungkin sangat khas konteks Bukit Tinggi. Secara keseluruhan data-data seperti ini menunjukkan potensi terjadinya learning loss itu tinggi sekali, tapi bisa bervariasi antardaerah," tutur dia.
Anindito mengatakan, dengan melihat hal tersebut, apabila data yang komprehensif di setiap daerah dan sekolah mengenai potensi terjadinya kehilangan kesempatan belajar tidak dimiliki, maka Kemendikbudristek akan kesulitan. Kesulitan yang dimaksud terkait dengan pengalokasian anggaran dan sumber daya yang terbatas.
"Kalau kita punya datanya, kita bisa melakukan intervensi yang lebih terarah. Jadi sumber daya yang terbatas itu akan bisa dialokasikan kepada sekolah, kepada daerah yang paling membutuhkan," jelas dia.
Namun, dia menyatakan, pihaknya tidak akan memaksakan pelaksanaan AN seperti rencana semula di masa pandemi Covid-19 saat ini. Rencana semula, kata dia, AN dilaksanakan secara serentak untuk semua daerah dan semua sekolah di Indonesia.
"Sehingga AN hanya akan dilakukan di daerah-daerah yang memang sudah cukup aman untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita prinsipnya mengikuti kebijakan PPKM-nya," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika