REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kerja sama antara Kementerian BUMN, Kemenkop UKM dan Kementerian Perindustrian merupakan upaya pemerintah dalam membangkitkan UMKM akibat tekanan pandemi Covid-19. Selain itu, nantinya ekonomi akan kembali berputar dan masyarakat tidak mengalami kesusahan.
“Kalau kami berkaca bagaimana bangsa Indonesia terus bangkit dari krisis ke krisis, Itulah salah satu kekuatan bangsa kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa terus semangat dan bangkit," katanya pada Jumat (3/9).
Ia mengatakan Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 yang lebih mengarah pada proses keuangan. Erick lalu membandingkan krisis yang terjadi saat ini memiliki dampak yang lebih menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan dan perekonomian.
"Krisis 98 itu lebih krisis moneter, keuangan, yang terdampak adalah perusahaan dan korporasi besar, tapi hari ini UMKM benar-benar terdampak dan itu 99 persen pembukaan lapangan kerja dan juga sebenarnya ekonomi yang realitanya UMKM adalah tulang punggung negara ini," kata dia.
Ia menambahkan BUMN sebagai perusahaan milik negara tidak berdiam diri dalam kondisi saat ini. BUMN dalam sepuluh tahun terakhir memang telah berkontribusi dalam pemasukan sebesar Rp 3.290 triliun kepada negara berupa pajak, dividen, dan PNBP yang sangat membantu negara dalam menjalankan program-program untuk membantu masyarakat.
Namun, ia menyebut hal ini belum cukup. Ia mengaku yakin BUMN memiliki kemampuan lebih besar dalam memberikan kontribusi bagi negara.
"Oleh karena itu, sejak krisis ini terjadi, kami daripada menunjuk itu dan ini harus diperbaiki, tetapi kita menunjuk diri kami sendiri, kami transformasi diri kami sendiri, kami memastikan BUMN tidak menjadi menara gading, namun harus dekat dengan program UMKM dan dekat dengan rakyat," kata dia.
Melalui Peraturan Menteri, Erick mengeluarkan kebijakan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejak 17 Agustus 2020, proyek BUMN senilai Rp 250 juta hingga Rp 14 miliar akan diberikan kepada UMKM dalam platform pasar digital (PaDi) UMKM.
"Saya rasa direksi masih ingat bahwa kami harus membuka diri, tidak boleh ada satu BUMN dan satu BUMN lagi menjadi kartel, saling trading, saling suplai satu sama lain, apakah itu seragam, air minum, enggak boleh lagi," ujar dia.
Erick bersyukur program PaDi UMKM yang dimulai dengan 20 BUMN saat ini telah diikuti sebanyak 42 BUMN untuk 9.600 UMKM. Erick menyebut program PaDi UMKM juga telah mencapai 130 ribu transaksi dengan nilai transaksi sebanyak Rp 10,3 triliun hingga Agustus lalu.
Tidak hanya menggulirkan program PaDi UMKM sebagai akses pasar para pelaku UMKM, Erick juga ingin adanya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk UMKM yang diserap BUMN.
"Tadi akses pasarnya, sekarang TKDN lokal untuk di industrinya, apakah tabungnya Pertashop, PLN yang jenis apanya, dan lainnya, yang nilai transaksinya Rp 53,2 miliar kalau tidak salah. Saya yakin kalau direksi BUMN mau, nilainya insya Allah 10 kali lipat di tahap awal," kata Erick.
Erick berpesan kepada UMKM untuk menjaga standar dan kurasi dari setiap yang memang benar-benar dari UMKM dan mayoritas buatan lokal. Pun dengan Kemenperin yang Erick minta untuk melakukan kurasi dan menjaga standarisasi.
Erick menilai keberpihakan terhadap TKDN sangat penting bagi BUMN dalam menjaga kualitas agar bisa terus bersaing di market dan pasar global.
"Saya sangat berharap kerja sama ini bisa ditingkatkan dan InsyaAllah kami di BUMN sangat membuka diri di kondisi seperti ini dan tentu dengan segala dukungan yang ada, saya akan memastikan hal ini terjadi. Terima kasih juga untuk direksi yang terus berkomitmen mendukung transformasi yang ada di BUMN itu sendiri," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika