REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran tetap akan membuka objek wisata pada akhir pekan mendatang. Namun, akan dilakukan pengetatan dalam pengawasan protokol kesehatan (prokes) di objek wisata agar kerumunan yang menjadi sorotan pemerintah pusat pada pekan lalu tak terulang.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran, Suheryana mengatakan, pembatasan jumlah pengunjung di objek wisata masih akan diberlakukan. Jumlah kunjungan di dalam satu objek wisata akan dihitung dicek dari penjualan tiket. Apabila penjualan tiket sudah melebihi batas maksimal, wisatawan tak lagi diperkenankam masuk.
"Kalau di dalam sudah penuh, penjualan tiket dihentikan. Nanti dibuka lagi kalau sudah ada wisatawan yang keluar," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (16/9).
Batasan maskimal kunjungan wisatawan di setiap objek wisata berbeda-beda. Di Pantai Pangandaran misalnya kunjungan maksimal dalam satu hari dibatasi 10 ribu orang. Sementara di Pantai Batu Hiu 1.500 orang, Pantai Karapyak 3.000 orang, Pantai Batukaras 3.000 orang, Green Canyon 750 orang, dan Pantai Madasari 1.000 orang.
Suheryana menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan evaluasi dari dibukanya objek wisata di Kabupaten Pangandaran selama dua pekan terakhir. Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi, wisatawan banyak berkumpul di Pantai Barat Pangandaran.
Untuk mengurai kerumunan itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran akan melakukan rekayasa lalu lintas. Selain itu, akses menuju Pantai Barat Pangandaran juga akan ditutup agar wisatawan menyebar ke titik lainnya.
"Nanti pada jam-jam sibuk, akses ke Pantai Barat kita tutup sementara. Supaya wisatawan menyebar juga ke Pantai Timur. Kalau Pantai Pangandaran sudah penuh, kita juga arahkan ke objek wisata lainnya," ujar dia.
Ia menilai, kerumunan yang mejadi sorotan pemerintah pusat terjadi pada pekan lalu di Pantai Barat Pangandaran. Menurut dia, hal itu terjadi karena rata-rata wisatawan mengenal Pangandaran dengan Pantai Baratnya.
"Padahal di objek wisata lain masih kosong atau belum sampai melebihi kapasitas maksimal. Makanya nanti dilakukan rekayasa," kata dia.
Suheryana mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan di setiap objek wisata. Pengawasan di masing-masing objek wisata akan dipimpin langsung oleh para pejabat eselon 2. Selain itu, TNI dan Polri juga akan ikut melakukan pemantauan di lapangan.
"Kita akan arahkan, ketika ada kerumunan petugas langsung membubarkan. Mereka akan diarahkan untuk tak berkumpul di satu titik," kata dia.
Menurut dia, pengawasan tak hanya dilakukan kepada wisatasan, melainkan juga kepada pelaku usaha pariwisata. Petugas di lapangan tak akan segan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang kedapatan melanggar prokes. Sebab, ia menambahkan, para pelaku usaha sudah sepakat dengan membuat pakta intregritas untuk mematuhi prokes.
Suheryana menilai, sejak objek wisata di Kabupaten Pangandaran kembali dibuka, kasus Covid-19 masih tetap melandai. Dari rapid test yang dilakukan secara acak kepada wisatawan juga tak ditemukan adanya kasus positif Covid-19.
"Mudah-mudahan tidak ada," kata dia.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Untung Saeful Rachman mengatakan, saat ini pihaknya sedang gencar melakukan vaksinasi kepada para pelaku usaha pariwisata. Sebab, ia ingin objek wisata di Kabupaten Pangandaran benar-benar bebas dari penularan Covid-19.
Selain itu, percepatan vaksinasi dilakukan agar Kabupaten Pangandaran dapat berstatus Level 1 dalam penerapan PPKM. Menurut dia, salah satu indikator agar level PPKM turun adalah capaian vaksinasi.
"Kalau sudah Level 1 kan objek wisata bisa lebih leluasa," kata dia.
Khusus untuk pelaku usaha pariwisata yang jumlahnya sekitar 9.000 orang, Untung mengklaim, lebih dari 60 persen sudah menjalani vaksinasi. Namun, ia mengakui, masih ada pelaku usaha yang belum menjalani vaksinasi.
"Kita terus giring mereka yang belum valsinasi. Mereka yang belum divaksin, tak boleh beraltivitas di objek wisata. Wisatawan yang datang juga diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika