REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Berdasarkan asesmen yang dilakukan Kemenkes terkait situasi Covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur, menyatakan daerah tersebut telah masuk level 1. Meskipun berdasarkan Inmendagri nomor 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih berada pada situasi PPKM Level 3.
Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo mengatakan, berdasarkan hasil asesmen Kemenkes, Surabaya memang pantas masuk ke level 1. Ia juga merinci capaian Surabaya dilihat dari transmisi komunitas dan kapasitas respon. Windhu mengatakan, untuk transmisi komunitas ada tiga indikator. Pertaman, kasus konfirmasi yang dirasanya sudah bagus dengan nilai 8,81 per 100 ribu penduduk.
"Angka ini sudah di bawah standar Kemenkes 20 per 100 ribu penduduk. Kemudian untuk rawat inapnya 3,43 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 5 per 100 ribu penduduk. Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standartnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1. Berarti oke semua kalau dilihat dari sini,” kata Windhu, Jumat (17/9).
Windhu melanjutkan, untuk kapasitas responnya juga ada tiga indikator. Pertama angka positivity rate yang saat inu sudah 0,41 persen dan jauh di bawah 5 persen sesuai standart Kemenkes. Lalu untuk tracingnya sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan standartnya Kemenkes hanya 1:14. Kemudian untuk BOR-nya sekarang sudah 14,45 persen dan sudah jauh dari standart Kemenkes 40 persen.
Selain itu, lanjut Windhu, berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen, dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen. Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standart vaksinasi dosis pertamanya hanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen.
Windhu berpendapat, jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1. Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain.
"Pelaporan di Kemkes ini masih pakai dasar di RS. Tapi gak dipilah. Pokoknya yang dilaporkan sekian di Kota Surabaya, padahal gak dipilah," ujarnya.
Selama ini, kata dia, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes. Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, mayoritas pasien Covid-19 yang dirawat di RS rujukan di Surabay adalah non-KTP Surabaya. Perbandingannya, 63,82 persen warga luar Surabaya dan 36,18 persen warga KTP Surabaya. "Selisihnya itu sekitar 300-an. Pada saat kami buat hasil hitungan kami, kalau hanya KTP Surabaya ada 124," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika