Senin 18 Oct 2021 13:10 WIB

Tak Ada Merah Putih di Thomas Cup, Menpora Minta Maaf

Kemenpora dan LADI akan membentuk tim khusus, mencari siapa yang keliru.

Rep: Muhammad Ikhwanuddin/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Suasana jalannya pertandingan antara pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melawan pebulu tangkis China Lu Guang Zu pada ajang Thomas Cup 2021 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021). Indonesia berhasil menjuarai Thomas Cup 2021 setelah mengalahkan China dengan skor 3-0.
Foto: ANTARA/Claus Fisker via Reuters
Suasana jalannya pertandingan antara pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melawan pebulu tangkis China Lu Guang Zu pada ajang Thomas Cup 2021 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021). Indonesia berhasil menjuarai Thomas Cup 2021 setelah mengalahkan China dengan skor 3-0.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyampaikan permohonan maaf secara terbuka menyusul absennya bendera Merah Putih di panggung Piala Thomas 2021. 

Tim bulu tangkis putra Indonesia akhirnya kembali berhasil menjuarai Piala Thomas sekaligus mengakhiri penantian selama 19 tahun. Akan tetapi, hanya bendera Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang tampil di podium tertinggi. 

Hal itu memantik polemik di dunia maya. Teguran keras dari Badan Antidoping Dunia (WADA) terhadap pemerintah Indonesia ditengarai menjadi penyebab bendera kebanggaan tak mampu berkibar. 

"Saya ingin memohon maaf terhadap kejadian ini. Seharusnya kita menikmati kegembiraan (menjuarai) Piala Thomas tetapi menjadi kurang karena tidak ada bendera Merah Putih. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Menpora RI, Zainudin Amali dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (18/10). 

Sebagai tindak lanjut, Kemenpora bersama National Olympic Comittee dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dalam mencari penyebab masalah ini. 

Baca juga : Merah Putih tak Dikibarkan, Taufik: Pemerintah Harusnya Malu

Kemenpora tak menutup kemungkinan akan menyeret pihak yang dianggap menyalahi aturan ke jalur hukum. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja LADI sekaligus keluar dari jeratan sanksi WADA. 

Sebab, jika tidak segera menanggulangi masalah, Indonesia terancam dilarang menggelar kompetisi internasional. Padahal, ada banyak agenda turnamen yang mengundang negara lain, seperti Indonesia Open, World Superbike, dan Piala Asia Bola Basket. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement