Pengembangan Desa Cerdas tak Boleh Gerus Kearifan Lokal

Red: Andi Nur Aminah

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar | Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan pengembangan smart village (desa cerdas) tidak boleh menggerus kearifan lokal.

"Smart village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/11).

Dengan penerapan teknologi, ia berharap, desa bisa melakukan berbagai capaian sehingga masuk kategori desa mandiri. Namun, pemanfaatan teknologi tidak boleh mematikan budaya dan tradisi yang ada.

Mendes PDTT mengatakan penggunaan teknologi dalam pembangunan desa saat ini tidak dapat dihindari. Penetrasi jaringan internet melalui berbagai provider telekomunikasi sudah menjangkau hampir seluruh desa di Indonesia. "Fakta ini harus dimanfaatkan. Misalnya, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi desa wisata atau menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa mengakses laporan dana desa," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Baca Juga

Banyak manfaat yang bisa diambil dari pemanfaatan teknologi dalam program desa cerdas. Di antaranya masyarakat akan mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi lokal. Kemudian, membuka peluang bagi masyarakat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan membuka akses masyarakat antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

"Diharapkan dengan desa cerdas ini maka akan muncul smart mobility, smart enviroment, smart economy, maupun smart living," katanya.

Pada 2022, pilot project smart village akan dilaksanakan di tiga Kabupaten Sulawesi Tengah, yakni Parigi Moutong, Sigi, dan Banggai. Di tiga daerah itu akan dilakukan pilot project hingga 20 desa per kabupaten. "Pilot project-nya bertahap. Tahun depan tiga kabupaten dulu, tahun berikutnya di kabupaten lain," ujar Gus Halim.

Ia mengatakan ada banyak kegiatan dalam program desa cerdas ini. Di antaranya pelatihan kader-kader digital di level desa, pembangunan jaringan desa cerdas Indonesia, hingga pengembangan ruang komunitas digital.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Sebanyak Rp 17 Triliun Dana Desa 2021 Belum Tersalurkan

Wayang Kontemporer Dikenalkan ke Kaum Milenial

Bea Cukai dan LPEI Dorong Ekspor Produk Tenun di Gresik

Warung Angkringan Solo Menjadi Warisan Budaya Tak Benda

Pemerintah Diminta Jaga Warisan Budaya dan Adat

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark