REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkoopolhukam) Mahfud MD menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan tanggal Pemilu 2024.

"Mengenai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan Menkopolhukam RI Mahfud MD pada 23 September 2021 meminta agar segera ditetapkan tanpa terpengaruh isu amandemen UUD 1945, perpanjangan jabatan dan sebagainya," kata Luqman di Jakarta, Selasa (16/11).

Menurut dia, presiden juga memberi arahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU agar rancangan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Februari 2024 disertai dengan rancangan pembiayaan yang efisien. Luqman menyebut, arahan tersebut diberikan Jokowi pada saat menerima audiensi tujuh komisioner dan sekjen KPU pada 11 November 2021.

"Dari dua fakta di atas, menurut saya posisi dan sikap presiden clear, bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 dan oleh karenanya presiden minta agar tanggal pemilu segera ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat," ujar politikus PKB tersebut.

Luqman berharap, tidak ada satu pun bagian dari kekuasaan yang memiliki agenda tersembunyi untuk secara sistematis menggagalkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu, menurut Luqman, seperti manuver politis dengan menghalang-halangi penetapan tanggal Pemilu 2024.

Dia menilai tidak ada relevansinya mengaitkan penetapan tanggal Pemilu 2024 dengan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang sekarang sedang berjalan. "Apabila penetapan tanggal pemilu menunggu pelantikan anggota KPU yang baru, periode 2022-2027, saya khawatir menimbulkan berbagai kesulitan bagi persiapan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu 2024," kata Luqman.

Hal itu, menurut dia, terutama menyangkut penyusunan aturan teknis pemilu dan pengalokasian anggaran kegiatan tahapan dan jadwal Pemilu dari APBN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika