REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai 19 November 2021 mencapai Rp 495,77 triliun. Jumlah itu setara 66,6 persen dari pagu Rp 744,77 triliun atau meningkat Rp 85,79 triliun dari realisasi Kuartal III 2021 yang sebesar Rp 409,98 triliun.
Jika dilihat per klaster, realisasinya sebagai berikut. Realisasi klaster kesehatan Rp 135,53 triliun (63,0 persen). Lalu realisasi klaster perlindungan sosial Rp 140,50 triliun (75,5 persen).
Sementara, realisasi klaster program prioritas Rp 75,44 triliun (64,0 persen). Realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi Rp 81,83 triliun (50,4 persen).
Realisasi klaster insentif usaha Rp 62,47 triliun (99,4 persen). Lalu realisasi klaster kesehatan Rp 135,53 triliun, utamanya untuk diagnostik (testing dan tracing) realisasi 68,7 persen atau Rp 3,09 triliun, therapeutic (insentif dan santunan nakes) Rp 14,94 triliun atau 78,9 persen, dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) 47,1 persen atau Rp 27,2 triliun.
Sementara, realisasi dari klaster perlindungan sosial yang sebesar Rp 140,50 triliun, antara lain digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar 97,8 persen atau Rp 27,69 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun. Berikutnya, kartu sembako sebesar 66,7 persen atau Rp 33,30 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun.
Dilanjutkan BLT desa sebesar 66,5 persen atau Rp 19,15 triliun dari pagu Rp28,80 triliun. Lalu bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 76,1 persen atau Rp 6,70 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.
“Perkembangan program kartu prakerja hingga 22 November 2021, telah diberikan kepada 5.932.867 penerima untuk Batch 12-22, dan 5.787.224 (97 persen) penerima telah menyelesaikan pelatihan. Kemudian 5.689.417 juta (95 persen) penerima telah mendapatkan insentif," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Senin (22/11). Ia melanjutkan, total insentif yang disalurkan selama 2021 sebesar Rp 11,7 triliun.