REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum memutuskan upah minimun kota (UMK) tahun 2022. Dewan Pengupahan saat ini masih melakukan pembahasan, yang selanjutnya jika sudah disepakati akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk disetujui.

"Masih dalam proses, nanti kalau sudah selesai saya infokan," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Arief Syaifudin saat dikonfirmasi, Selasa (23/11).

Ia mengatakan, Dewan Pengupahan akan menetapkan UMK sesuai aturan yang berlaku. Terkait dengan aspriasi para buruh yang meminta penetapan UMK tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Arief menilai itu hal yang wajar.

"Kita harus taat asas, artinya harus taat aturan hukum yang berlaku sebagai dasar pelaksanaannya. Aspirasi mah boleh saja," katanya.

Arief mengatakan, UMK Kota Bandung tahun 2021 yang sedang berjalan, yaitu Rp 3.742.276,48. Ia mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan hasil penetapan UMK tahun 2022.

Para buruh yang sempat menggelar aksi menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UMK di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu, saat ini kembali menggelar aksi demonstrasi, Selasa (23/11). Mereka menggugat penetapan UMP.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp1.841.487,31 dan jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen jika dibandingkan dengan nilai UMP Tahun 2021.

"Terkait besaran untuk UMP Tahun 2022 adalah Rp1.841.487,31. Kurang lebih naik dua persen dari UMP Tahun 2021. Jadi kenaikan dibandingkan UMP 2021 sebesar 1,72 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Setiawan Wangsaatmaja, dalam jumpa pers terkait Kebijakan UMP Tahun 2020 di Gedung Sate Bandung, Sabtu (20/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika